Terkait revisi tersebut, ia mengatakan sepanjang hal itu memperkuat KPK, ia menganggapnya tak masalah.https://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102608/soal-revisi-uu-kpk-firli-patuhi-sajaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102608/soal-revisi-uu-kpk-firli-patuhi-sajahttps://news.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102608/soal-revisi-uu-kpk-firli-patuhi-sajaSenin 09 September 2019 19:01 WIBHarits Tryan AkhmadCapim KPK Irjen Firli Bahuri. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)https://img.okezone.com/content/2019/09/09/337/2102608/soal-revisi-uu-kpk-firli-patuhi-saja-jtQjFzj9tr.jpgJAKARTA – Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri turut mengomentari Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, bila berpatokan kepada Undang-Undang 1945, revisi merupakan hak pemerintah dan legislatif. Karena itu, ia akan mematuhinya. "Revisi UU KPK itu adalah begini, kita harus lihat di dalam tata negara di dalam UUD 1945 bahwa kewenangan untuk membentuk UU maupun melakukan revisi UU, itu adalah hak pemerintah, legislatif, saya kira itu. Jadi kita patuhi itu aja," ucap Firli usai menjadi test pembuatan makalah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Soal adanya Dewan Pengawas dan kewenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam revisi UU itu, ia enggan berkomentar banyak. "Sejauh untuk memperkuat KPK saya rasa tidak ada masalah," katanya. Karena itulah, Kapolda Sumatera Selatan enggan berkomentar lebih jauh soal revisi UU KPK ini. Apalagi dia menganggap tak punya wewenang lebih mengingat posisinya masih sebagai capim. Baca Juga : 10 Capim KPK Mulai Test Membuat Makalah di Hadapan Komisi III DPR "Saya tidak ingin mengatakan itu, yang pasti adalah apa yang kita lakukan kita cinta KPK, saya cinta KPK, Anda semua cinta KPK," tuturnya. Baca Juga : Menkumham Pastikan Jokowi Belum Terbitkan Surat untuk Revisi UU KPK JAKARTA – Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri turut mengomentari Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, bila berpatokan kepada Undang-Undang 1945, revisi merupakan hak pemerintah dan legislatif. Karena itu, ia akan mematuhinya. "Revisi UU KPK itu adalah begini, kita harus lihat di dalam tata negara di dalam UUD 1945 bahwa kewenangan untuk membentuk UU maupun melakukan revisi UU, itu adalah hak pemerintah, legislatif, saya kira itu. Jadi kita patuhi itu aja," ucap Firli usai menjadi test pembuatan makalah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Soal adanya Dewan Pengawas dan kewenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam revisi UU itu, ia enggan berkomentar banyak. "Sejauh untuk memperkuat KPK saya rasa tidak ada masalah," katanya. Karena itulah, Kapolda Sumatera Selatan enggan berkomentar lebih jauh soal revisi UU KPK ini. Apalagi dia menganggap tak punya wewenang lebih mengingat posisinya masih sebagai capim. Baca Juga : 10 Capim KPK Mulai Test Membuat Makalah di Hadapan Komisi III DPR "Saya tidak ingin mengatakan itu, yang pasti adalah apa yang kita lakukan kita cinta KPK, saya cinta KPK, Anda semua cinta KPK," tuturnya. Baca Juga : Menkumham Pastikan Jokowi Belum Terbitkan Surat untuk Revisi UU KPK