Ini inisiatif anggota dewan, kalau inisiatif sesudah diputuskan di Paripurna kita baru dapat.https://news.okezone.com/read/2019/09/10/337/2102867/airlangga-menolak-jika-golkar-disebut-inisiator-revisi-uu-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/10/337/2102867/airlangga-menolak-jika-golkar-disebut-inisiator-revisi-uu-kpkhttps://news.okezone.com/read/2019/09/10/337/2102867/airlangga-menolak-jika-golkar-disebut-inisiator-revisi-uu-kpkSelasa 10 September 2019 11:58 WIBMuhamad RizkyKetum Partai Golkar Airlangga Hartartohttps://img.okezone.com/content/2019/09/10/337/2102867/airlangga-menolak-jika-golkar-disebut-inisiator-revisi-uu-kpk-u4NzVIFHxo.jpgJAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menolak jika partainya disebut sebagai inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya hal itu murni dari inisiatif anggota dewan. "Ini inisiatif anggota dewan, kalau inisiatif sesudah diputuskan di Paripurna kita baru dapat," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/9/2019). Dirinya juga membantah apabila pertemuan partainya dengan PDI Perjuangan sebagai upaya untuk memuluskan revisi tersebut. "Tidak, dan saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua umum Golkar dan PDIP. Saya tegaskan tidak ada pertemuan Ketua Umum Golkar dan PDIP," tegasnya. Baca Juga : Jokowi Didampingi Budi Gunawan saat Temui Tokoh Papua dan Papua Barat Baca Juga : KPK Periksa Kabid Fisik Bappeda Jabar Terkait Suap Meikarta Airlangga meminta agar semua pihak menunggu hasil revisi tersebut yang kini sudah diserahkan kepada presiden. "Itu UU inisiatif dari baleg (badan legoslatif) tentu baleg dan DPR sudah menyerahkan ke presiden, kita tunggu saja," terangnya. Diketahui, DPR telah membahas revisi UU KPK dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019 lalu. Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR.JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menolak jika partainya disebut sebagai inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya hal itu murni dari inisiatif anggota dewan. "Ini inisiatif anggota dewan, kalau inisiatif sesudah diputuskan di Paripurna kita baru dapat," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/9/2019). Dirinya juga membantah apabila pertemuan partainya dengan PDI Perjuangan sebagai upaya untuk memuluskan revisi tersebut. "Tidak, dan saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua umum Golkar dan PDIP. Saya tegaskan tidak ada pertemuan Ketua Umum Golkar dan PDIP," tegasnya. Baca Juga : Jokowi Didampingi Budi Gunawan saat Temui Tokoh Papua dan Papua Barat Baca Juga : KPK Periksa Kabid Fisik Bappeda Jabar Terkait Suap Meikarta Airlangga meminta agar semua pihak menunggu hasil revisi tersebut yang kini sudah diserahkan kepada presiden. "Itu UU inisiatif dari baleg (badan legoslatif) tentu baleg dan DPR sudah menyerahkan ke presiden, kita tunggu saja," terangnya. Diketahui, DPR telah membahas revisi UU KPK dibahas oleh DPR melalui Rapat ‎Paripurna yang digelar pada Kamis, 5 September 2019 lalu. Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR.