Desmond menilai bahwa Lili mengada-ngada dan tidak paham soal aturan JC di dalam UU KPK.https://news.okezone.com/read/2019/09/11/337/2103560/10-tahun-pimpin-lpsk-capim-kpk-lili-siregar-dituding-tak-paham-justice-collaboratoridhttps://news.okezone.com/read/2019/09/11/337/2103560/10-tahun-pimpin-lpsk-capim-kpk-lili-siregar-dituding-tak-paham-justice-collaboratorhttps://news.okezone.com/read/2019/09/11/337/2103560/10-tahun-pimpin-lpsk-capim-kpk-lili-siregar-dituding-tak-paham-justice-collaboratorRabu 11 September 2019 17:46 WIBArie Dwi SatrioLili Pintauli Siregar. (Foto: Youtube)https://img.okezone.com/content/2019/09/11/337/2103560/10-tahun-pimpin-lpsk-capim-kpk-lili-siregar-dituding-tak-paham-justice-collaborator-RQbkMjH2UH.jpgJAKARTA - Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar tidak paham soal aturan Justice Collaborator (JC) yang tertera di dalam Undang-Undang KPK. Padahal, Lili pernah menjabat sebagai pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kunci (LPSK) selama dua periode. ‎Awalnya, Lili menjelaskan bahwa aturan untuk menyematkan status JC juga masuk dalam UU LPSK. Sehingga, LPSK juga berhak menentukan status JC untuk tersangka di KPK. "Bagi kami kalau menggunakan UU LPSK, LPSK diberi kewenangan juga untuk menentukan JC. Kedua, UU KPK juga sebagai penentu JC," kata Lili saat menjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Menanggapi pernyataan Lili, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mempertanyakan pasal yang mengatur status JC di dalam UU KPK. Namun, Lili menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak rinci. "Di UU KPK, izin, itu tidak menyebut dengan jelas," ucap Lili menjawab pertanyaan Desmond. Mendengar jawaban Lili, Desmond menilai bahwa Lili mengada-ngada dan tidak memahami aturan JC. "Oke, itu Anda sudah mengada-ngada. Sudah enggak benar itu. Anda bilang paham tadi. 10 tahun anda tidak memahami kewenangan JC. LPSK-lah yang diberikan UU yang melakukan JC," tegas Desmond. "Ibu baca lagi yang benar. Anda paham enggak, Anda bangun komunikasi. Anda harusnya beritahu ke KPK, JC itu wilayah LPSK. Di Republik ini, LPSK‎ diberi kewenangan JC. Saya jadi ragu dengan Anda," ujar Desmond. JAKARTA - Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar tidak paham soal aturan Justice Collaborator (JC) yang tertera di dalam Undang-Undang KPK. Padahal, Lili pernah menjabat sebagai pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kunci (LPSK) selama dua periode. ‎Awalnya, Lili menjelaskan bahwa aturan untuk menyematkan status JC juga masuk dalam UU LPSK. Sehingga, LPSK juga berhak menentukan status JC untuk tersangka di KPK. "Bagi kami kalau menggunakan UU LPSK, LPSK diberi kewenangan juga untuk menentukan JC. Kedua, UU KPK juga sebagai penentu JC," kata Lili saat menjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Menanggapi pernyataan Lili, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mempertanyakan pasal yang mengatur status JC di dalam UU KPK. Namun, Lili menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak rinci. "Di UU KPK, izin, itu tidak menyebut dengan jelas," ucap Lili menjawab pertanyaan Desmond. Mendengar jawaban Lili, Desmond menilai bahwa Lili mengada-ngada dan tidak memahami aturan JC. "Oke, itu Anda sudah mengada-ngada. Sudah enggak benar itu. Anda bilang paham tadi. 10 tahun anda tidak memahami kewenangan JC. LPSK-lah yang diberikan UU yang melakukan JC," tegas Desmond. "Ibu baca lagi yang benar. Anda paham enggak, Anda bangun komunikasi. Anda harusnya beritahu ke KPK, JC itu wilayah LPSK. Di Republik ini, LPSK‎ diberi kewenangan JC. Saya jadi ragu dengan Anda," ujar Desmond.