Perubahan isu signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan diikuti instabilitas berpotensi jadi ancaman.https://news.okezone.com/read/2019/09/13/337/2104388/berikan-kuliah-umum-di-unperba-bamsoet-upaya-bela-negara-harus-terus-dikobarkanidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/13/337/2104388/berikan-kuliah-umum-di-unperba-bamsoet-upaya-bela-negara-harus-terus-dikobarkanhttps://news.okezone.com/read/2019/09/13/337/2104388/berikan-kuliah-umum-di-unperba-bamsoet-upaya-bela-negara-harus-terus-dikobarkanJum'at 13 September 2019 13:52 WIBAmril AmarullahKetua DPR RI Bambang Soesatyo saat berikan kuliah umum di Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Purbalingga, Jateng, Jumat (13/9/2019). (Foto : Ist)https://img.okezone.com/content/2019/09/13/337/2104388/berikan-kuliah-umum-di-unperba-bamsoet-upaya-bela-negara-harus-terus-dikobarkan-NDIsf5j8hi.jpgJAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kesadaran bela negara dan cinta Tanah Air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini. Mengingat kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara di mana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impul utamanya. "Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas," ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) yang baru selesai dibangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2019). Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa. "Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi," tutur Bamsoet. Sebagai pendiri Unperba, Bamsoet menaruh keyakinan mahasiswa Unperba bisa secara bersama-sama memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa. "Sebagai mahasiswa Unperba, semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara harus terus dikobarkan. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur nonformal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan. Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, para mahasiswa Unperba perlu mempelajarinya dengan saksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara. Misalnya, dengan mendaftarkan diri sebagai Anggota Komponen Cadangan," ujar Bamsoet. Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan pembelaan negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam apapun profesi para mahasiswa Unperba setelah lulus, entah itu sebagai pegawai pemerintah maupun pengusaha atau wiraswasta, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI. "Semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antarkelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas, seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik," tutur Bamsoet. Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini adalah konflik etnik dan yang terkait dengan kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikutur, perbedaan antara kelompok etnik dan agama biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial. "Penyebab konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia," tutur Bamsoet. Lebih jauh Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini memaparkan, untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya mencakup norma, nilai dan tujuan yang berasal dari common idea masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila. Baca Juga : Bamsoet Tanggapi Pernyataan JK Setuju Beberapa Poin Revisi UU KPK "Lulusan Unperba, apapun profesinya, harus ikut ambil bagian dalam melakukan pendidikan kesadaran bela negara minimal dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, terutama keluarga. Tanamkanlah kesadaran ber-Pancasila secara terus-menerus dalam diri setiap individu, dengan segenap kemampuan atau kesanggupan yang ada pada diri Anda sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan Unperba nanti," tutur Bamsoet. JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kesadaran bela negara dan cinta Tanah Air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini. Mengingat kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara di mana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impul utamanya. "Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas," ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) yang baru selesai dibangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2019). Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa. "Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi," tutur Bamsoet. Sebagai pendiri Unperba, Bamsoet menaruh keyakinan mahasiswa Unperba bisa secara bersama-sama memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa. "Sebagai mahasiswa Unperba, semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara harus terus dikobarkan. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur nonformal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan. Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, para mahasiswa Unperba perlu mempelajarinya dengan saksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara. Misalnya, dengan mendaftarkan diri sebagai Anggota Komponen Cadangan," ujar Bamsoet. Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan pembelaan negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam apapun profesi para mahasiswa Unperba setelah lulus, entah itu sebagai pegawai pemerintah maupun pengusaha atau wiraswasta, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI. "Semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antarkelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas, seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik," tutur Bamsoet. Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini adalah konflik etnik dan yang terkait dengan kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikutur, perbedaan antara kelompok etnik dan agama biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial. "Penyebab konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia," tutur Bamsoet. Lebih jauh Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini memaparkan, untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya mencakup norma, nilai dan tujuan yang berasal dari common idea masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila. Baca Juga : Bamsoet Tanggapi Pernyataan JK Setuju Beberapa Poin Revisi UU KPK "Lulusan Unperba, apapun profesinya, harus ikut ambil bagian dalam melakukan pendidikan kesadaran bela negara minimal dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, terutama keluarga. Tanamkanlah kesadaran ber-Pancasila secara terus-menerus dalam diri setiap individu, dengan segenap kemampuan atau kesanggupan yang ada pada diri Anda sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan Unperba nanti," tutur Bamsoet.