Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan semua pihakhttps://news.okezone.com/read/2019/09/17/337/2105692/karhutla-meluas-dpr-pemerintah-harus-berani-buka-data-perusahaan-nakalidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/17/337/2105692/karhutla-meluas-dpr-pemerintah-harus-berani-buka-data-perusahaan-nakalhttps://news.okezone.com/read/2019/09/17/337/2105692/karhutla-meluas-dpr-pemerintah-harus-berani-buka-data-perusahaan-nakalSelasa 17 September 2019 05:31 WIBMuhamad RizkyIlustrasi Kebakaran Hutan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/17/337/2105692/karhutla-meluas-dpr-pemerintah-harus-berani-buka-data-perusahaan-nakal-sNC7cqSWv7.jpgJAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan semua pihak. Bahkan asap pekat akibat kebakaran itu kini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Timur Irwan mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani membuka data hak guna usaha (HGU) berikut izin perusahaan hutan, terutama hutan tanaman industri agar dilakukan overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. "Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan izin usaha," kata Irwan kepada Okezone, Selasa (17/9/2019). Baca Juga: Kapolri Sebut Kebakaran Hutan di Riau Ada Unsur Kesengajaan Menurutnya Karhutla terjadi karena adanya perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. "Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yang belum bisa hilang," jelasnya.Hal ini tambah Irwan, kerap terjadi di areal hutan tanaman industri, kebun sawit, lahan gambut, ladang berpindah ataupun hutan atau lahan yang ada singkapan batu bara di permukaan tanah ataupun di dalam tanahnya yang memang sulit dipadamkan. "Padahal perbuatan membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, dilarang oleh undang-undang. Tapi tetap saja terjadi kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya," tuturnya. Adapun dalam sisi penanganan sendiri terjadi putus kordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memitigasi kebakaran, alhasil kini kebakaran pun sulit terhindarkan. Untuk itu ia meminta agar pemerintah tidak menganggap entenf persoalan kebakaran. "Dari pemerintah pusat dan daerah seperti ada putus koordinasi. Keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah Karhutla termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya," tukasnya.JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan semua pihak. Bahkan asap pekat akibat kebakaran itu kini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Timur Irwan mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani membuka data hak guna usaha (HGU) berikut izin perusahaan hutan, terutama hutan tanaman industri agar dilakukan overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera. "Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan izin usaha," kata Irwan kepada Okezone, Selasa (17/9/2019). Baca Juga: Kapolri Sebut Kebakaran Hutan di Riau Ada Unsur Kesengajaan Menurutnya Karhutla terjadi karena adanya perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. "Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yang belum bisa hilang," jelasnya.Hal ini tambah Irwan, kerap terjadi di areal hutan tanaman industri, kebun sawit, lahan gambut, ladang berpindah ataupun hutan atau lahan yang ada singkapan batu bara di permukaan tanah ataupun di dalam tanahnya yang memang sulit dipadamkan. "Padahal perbuatan membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, dilarang oleh undang-undang. Tapi tetap saja terjadi kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya," tuturnya. Adapun dalam sisi penanganan sendiri terjadi putus kordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memitigasi kebakaran, alhasil kini kebakaran pun sulit terhindarkan. Untuk itu ia meminta agar pemerintah tidak menganggap entenf persoalan kebakaran. "Dari pemerintah pusat dan daerah seperti ada putus koordinasi. Keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah Karhutla termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya," tukasnya.