<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Segera Diparipurnakan</title><description>Kesepakatan itu diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan"/><item><title>DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Segera Diparipurnakan</title><link>https://news.okezone.com/read/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan</guid><pubDate>Rabu 18 September 2019 19:21 WIB</pubDate><dc:creator>Harits Tryan Akhmad</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan-DenEkeLMen.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Rapat Paripurna di Gedung DPR (foto: Harits/Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/09/18/337/2106490/dpr-dan-pemerintah-sepakat-revisi-kuhp-segera-diparipurnakan-DenEkeLMen.jpg</image><title>Rapat Paripurna di Gedung DPR (foto: Harits/Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sepakat perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dibahas ke tingkat II atau dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada Rabu (18/9/2019).

&quot;Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?&quot; ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.

&quot;Setuju,&quot; jawab anggota Komisi III yang hadir.



Kemudian Aziz juga menanyakan kepada Menkumham Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah juga menyetujui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

&quot;Bagaimana pak Menteri apakah setuju?&quot; tanya Azis.

&quot;Setuju,&quot; jawab Yasonna.

Baca Juga : DPR Sepakat Hapus Pasal 418 di RKUHP tentang Seks Luar Nikah

Sebelum disepakati perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tahapan tingkat II, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah kepada DPR untuk menghapus Pasal 418 di RKUHP, karena takut disalahgunakan dalam penerapannya.

&amp;ldquo;Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop (dihapus),&quot; kata Yasonna.</description><content:encoded>JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah sepakat perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dibahas ke tingkat II atau dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil usai Komisi III menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Keamanan (Menkum HAM) Yasonna Laoly pada Rabu (18/9/2019).

&quot;Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?&quot; ujar Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.

&quot;Setuju,&quot; jawab anggota Komisi III yang hadir.



Kemudian Aziz juga menanyakan kepada Menkumham Yasonna Laoly sebagai perwakilan pemerintah juga menyetujui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

&quot;Bagaimana pak Menteri apakah setuju?&quot; tanya Azis.

&quot;Setuju,&quot; jawab Yasonna.

Baca Juga : DPR Sepakat Hapus Pasal 418 di RKUHP tentang Seks Luar Nikah

Sebelum disepakati perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tahapan tingkat II, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah kepada DPR untuk menghapus Pasal 418 di RKUHP, karena takut disalahgunakan dalam penerapannya.

&amp;ldquo;Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop (dihapus),&quot; kata Yasonna.</content:encoded></item></channel></rss>
