Sejatinya kata dia, para anggota AKPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip etika profesi dan penegakan kode etik.https://news.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107293/kurator-kepailitan-harus-bekerja-sesuai-kode-etikidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107293/kurator-kepailitan-harus-bekerja-sesuai-kode-etikhttps://news.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107293/kurator-kepailitan-harus-bekerja-sesuai-kode-etikJum'at 20 September 2019 22:48 WIBFadel PrayogaIlustrasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2019/09/20/337/2107293/kurator-kepailitan-harus-bekerja-sesuai-kode-etik-3bxZ5j3JAW.jpgJAKARTA - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 2019-2022. Ketua Dewan Kehormatan AKPI, Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, rampungnya rapat anggota tahunan pada 22 Agustus 2019 sekaligus mengakhiri kepengurusan periode sebelumnya.  Selain mengapresiasi seluruh jajaran kepengurusan periode sebelumnya atas dedikasi mereka, Suhendra juga menekankan pentingnya menaati kode etik profesi bagi seorang kurator. "Dewan Kehormatan AKPI sebagai organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan standar profesi, melakukan pengawasan serta penindakan terhadap anggota AKPI, memberikan harapan yang tinggi kepada pengurus terpilih untuk mewujudkan AKPI yang semakin kuat," kata dia, Jumat (20/9/2019). (Foto: Ketua Dewan Kehormatan AKPI, Suhendra Asido Hutabarat /ist) Sejatinya kata dia, para anggota AKPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip etika profesi dan penegakan kode etik sebagai pedoman perilaku setiap kurator dan pengurus AKPI yang menuntut adanya standar tinggi dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kurator di bidang kepailitan. "Keberadaan kurator dan pengurus diperlukan bagi kepentingan dunia usaha dalam upaya menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sehingga pengetahuan dan pemahaman kurator dan pengurus tentang kode etik dan standar profesi AKPI menjadi sesuatu hal yang wajib agar dapat bekerja dengan benar dan profesional," tutur Suhendra. Menurutnya, tuntutan perkembangan zaman yang semakin dinamis mensyaratkan peningkatan kompetensi dan integritas anggota AKPI sehingga menyebabkan kode etik dan standar profesi perlu dimutakhirkan atau disesuaikan dengan perkembangan yang ada. "Pengurus AKPI diharapkan dapat berperan aktif untuk bekerjasama dengan organisasi profesi kurator dan pengurus lainnya, menyusun kode etik kurator dan pengurus yang berlaku bagi seluruh kurator dan engurus di Indonesia agar tercipta keseragaman kode etik sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada kurator dan pengurus," ujarnya. Ia berharap AKPI menjadi wadah berkumpulnya para kurator yang memiliki kompetensi sekaligus integritas tinggi. "Diharapkan AKPI dapat memberi manfaat tidak saja kepada para anggotanya, namun juga kepada dunia usaha dan masyarakat luas," tandasnya. (put)JAKARTA - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 2019-2022. Ketua Dewan Kehormatan AKPI, Suhendra Asido Hutabarat mengatakan, rampungnya rapat anggota tahunan pada 22 Agustus 2019 sekaligus mengakhiri kepengurusan periode sebelumnya.  Selain mengapresiasi seluruh jajaran kepengurusan periode sebelumnya atas dedikasi mereka, Suhendra juga menekankan pentingnya menaati kode etik profesi bagi seorang kurator. "Dewan Kehormatan AKPI sebagai organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan standar profesi, melakukan pengawasan serta penindakan terhadap anggota AKPI, memberikan harapan yang tinggi kepada pengurus terpilih untuk mewujudkan AKPI yang semakin kuat," kata dia, Jumat (20/9/2019). (Foto: Ketua Dewan Kehormatan AKPI, Suhendra Asido Hutabarat /ist) Sejatinya kata dia, para anggota AKPI senantiasa menjunjung tinggi prinsip etika profesi dan penegakan kode etik sebagai pedoman perilaku setiap kurator dan pengurus AKPI yang menuntut adanya standar tinggi dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kurator di bidang kepailitan. "Keberadaan kurator dan pengurus diperlukan bagi kepentingan dunia usaha dalam upaya menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sehingga pengetahuan dan pemahaman kurator dan pengurus tentang kode etik dan standar profesi AKPI menjadi sesuatu hal yang wajib agar dapat bekerja dengan benar dan profesional," tutur Suhendra. Menurutnya, tuntutan perkembangan zaman yang semakin dinamis mensyaratkan peningkatan kompetensi dan integritas anggota AKPI sehingga menyebabkan kode etik dan standar profesi perlu dimutakhirkan atau disesuaikan dengan perkembangan yang ada. "Pengurus AKPI diharapkan dapat berperan aktif untuk bekerjasama dengan organisasi profesi kurator dan pengurus lainnya, menyusun kode etik kurator dan pengurus yang berlaku bagi seluruh kurator dan engurus di Indonesia agar tercipta keseragaman kode etik sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada kurator dan pengurus," ujarnya. Ia berharap AKPI menjadi wadah berkumpulnya para kurator yang memiliki kompetensi sekaligus integritas tinggi. "Diharapkan AKPI dapat memberi manfaat tidak saja kepada para anggotanya, namun juga kepada dunia usaha dan masyarakat luas," tandasnya. (put)