Romo Magnis bersyukur Presiden Jokowi menunda RUKHP, sebab jika tidak bisa dianggap melakukan kongkalikong.https://news.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107648/rkuhp-ditunda-romo-magnis-jika-tidak-bisa-dianggap-kongkalikongidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107648/rkuhp-ditunda-romo-magnis-jika-tidak-bisa-dianggap-kongkalikonghttps://news.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107648/rkuhp-ditunda-romo-magnis-jika-tidak-bisa-dianggap-kongkalikongSabtu 21 September 2019 16:31 WIBAchmad Fardiansyah Romo Franz Magnis Suseno. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/21/337/2107648/rkuhp-ditunda-romo-magnis-jika-tidak-bisa-dianggap-kongkalikong-HajJvWvqZP.jpgJAKARTA – Tokoh rohaniawan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno, bersyukur Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menuai pro-kontra. Baca juga: Jokowi Ingin Pengesahan RUU KUHP Ditunda  "Mengenai hukum pidana, saya sangat mensyukuri bahwa Presiden Jokowi menunda," kata Romo Magnis di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019). Ia menambahkan, jika RKUHP direspons Jokowi sama dengan Revisi UU KPK, maka masyarakat akan menilainya melakukan kongkalikong dengan pihak yang berkepentingan. Baca juga: DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP  "Kalau tidak (ditunda), dia itu bisa dianggap ikut kongkalikong untuk mengesahkan suatu dasar undang-undang tindak pidana tidak bisa diterima manusia. Perlu diklirkan dulu," ujarnya.Saat ditanya terkait pengesahan Revisi UU KPK. Romo Magnis menilai sangat buruk, sebab pengesahannya dilakukan secara "silent operation". Hal inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat. "Itu buruk. Sama dengan masalah KPK itu masalah kompleks. Ini dilakukan secara diam-diam dalam waktu yang mendesak, tanpa diskusi umum. Itu sama dengan bajingan menyelundupkan sesuatu yang tidak diketahui orang umum," tuturnya. Baca juga: Bukan Ditunda, RKUHP Dinilai Sebaiknya Dibatalkan  JAKARTA – Tokoh rohaniawan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno, bersyukur Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menuai pro-kontra. Baca juga: Jokowi Ingin Pengesahan RUU KUHP Ditunda  "Mengenai hukum pidana, saya sangat mensyukuri bahwa Presiden Jokowi menunda," kata Romo Magnis di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019). Ia menambahkan, jika RKUHP direspons Jokowi sama dengan Revisi UU KPK, maka masyarakat akan menilainya melakukan kongkalikong dengan pihak yang berkepentingan. Baca juga: DPR Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP  "Kalau tidak (ditunda), dia itu bisa dianggap ikut kongkalikong untuk mengesahkan suatu dasar undang-undang tindak pidana tidak bisa diterima manusia. Perlu diklirkan dulu," ujarnya.Saat ditanya terkait pengesahan Revisi UU KPK. Romo Magnis menilai sangat buruk, sebab pengesahannya dilakukan secara "silent operation". Hal inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat. "Itu buruk. Sama dengan masalah KPK itu masalah kompleks. Ini dilakukan secara diam-diam dalam waktu yang mendesak, tanpa diskusi umum. Itu sama dengan bajingan menyelundupkan sesuatu yang tidak diketahui orang umum," tuturnya. Baca juga: Bukan Ditunda, RKUHP Dinilai Sebaiknya Dibatalkan