Ada mekanisme yang harus ditempuh bagi mereka yang tidak setuju dengan RKUHP, yaitu dengan menggugat ke MK.https://news.okezone.com/read/2019/09/22/337/2107769/ma-ruf-mereka-yang-tak-setuju-rkuhp-bisa-gugat-ke-mkidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/22/337/2107769/ma-ruf-mereka-yang-tak-setuju-rkuhp-bisa-gugat-ke-mkhttps://news.okezone.com/read/2019/09/22/337/2107769/ma-ruf-mereka-yang-tak-setuju-rkuhp-bisa-gugat-ke-mkMinggu 22 September 2019 06:43 WIBAchmad Fardiansyah KH Ma'ruf Amin. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)https://img.okezone.com/content/2019/09/22/337/2107769/ma-ruf-mereka-yang-tak-setuju-rkuhp-bisa-gugat-ke-mk-w3bdYL2MmA.jpgJAKARTA – Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin menilai pro-kontra dalam Rancangan Kitab Undang-Unadang Hukum Pidana (RKUHP) hal yang wajar. Menurutnya, ada yang sepakat maupun tidak sepakat dengan RKUHP yang pengesahannya saat ini sedang ditunda DPR RI. Bagi mereka yang tidak sepakat, Ma’ruf menyarankan untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Pro-kontra boleh saja, orang sepakat tidak sepakat, tapi ditempuh melalui mekanisme yang ada. Bagi mereka yang tidak setuju, bisa menggugat melalui judicial review di MK," kata Maruf di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (21/9/2019). Presiden Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang sebelumnya direncanakan pada Selasa 24 September, karena ada penolakan dari berbagai kalangan. Ma’ruf Amin enggan menanggapi soal penundaan pengesahan RKUHP. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/04/18/56877/289274_medium.jpg" alt="Jokowi-Amin Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Koalisi" width="100%" /> "Tanya pemerintahlah pak, saya kan belum dilantik jadi wakil presiden," ujar Ma’ruf. Baca Juga : Pasal Zina dan Kumpul Kebo di RKUHP, Didukung MUI Ditolak YLBHI RKUHP yang dibahas DPR mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, karena sejumlah pasal didalamnya dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi. Pasal-pasal yang dinilai kontroversi di antaranya tentang penghinaan terhadap presiden, perzinaan, kumpul kebo. Baca Juga : RKUHP Ditunda, Romo Magnis: Jika Tidak Bisa Dianggap Kongkalikong JAKARTA – Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin menilai pro-kontra dalam Rancangan Kitab Undang-Unadang Hukum Pidana (RKUHP) hal yang wajar. Menurutnya, ada yang sepakat maupun tidak sepakat dengan RKUHP yang pengesahannya saat ini sedang ditunda DPR RI. Bagi mereka yang tidak sepakat, Ma’ruf menyarankan untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Pro-kontra boleh saja, orang sepakat tidak sepakat, tapi ditempuh melalui mekanisme yang ada. Bagi mereka yang tidak setuju, bisa menggugat melalui judicial review di MK," kata Maruf di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (21/9/2019). Presiden Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang sebelumnya direncanakan pada Selasa 24 September, karena ada penolakan dari berbagai kalangan. Ma’ruf Amin enggan menanggapi soal penundaan pengesahan RKUHP. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/04/18/56877/289274_medium.jpg" alt="Jokowi-Amin Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Koalisi" width="100%" /> "Tanya pemerintahlah pak, saya kan belum dilantik jadi wakil presiden," ujar Ma’ruf. Baca Juga : Pasal Zina dan Kumpul Kebo di RKUHP, Didukung MUI Ditolak YLBHI RKUHP yang dibahas DPR mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, karena sejumlah pasal didalamnya dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi. Pasal-pasal yang dinilai kontroversi di antaranya tentang penghinaan terhadap presiden, perzinaan, kumpul kebo. Baca Juga : RKUHP Ditunda, Romo Magnis: Jika Tidak Bisa Dianggap Kongkalikong