Erma Suryani Ranik menyatakan dalam paripurna hari ini, Selasa (24/9/2019) revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 1995.https://news.okezone.com/read/2019/09/24/337/2108570/komisi-iii-sebut-uu-pemasyarakatan-tak-jadi-disahkan-dalam-paripurnaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/24/337/2108570/komisi-iii-sebut-uu-pemasyarakatan-tak-jadi-disahkan-dalam-paripurnahttps://news.okezone.com/read/2019/09/24/337/2108570/komisi-iii-sebut-uu-pemasyarakatan-tak-jadi-disahkan-dalam-paripurnaSelasa 24 September 2019 11:22 WIBHarits Tryan AkhmadFoto Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/09/24/337/2108570/komisi-iii-sebut-uu-pemasyarakatan-tak-jadi-disahkan-dalam-paripurna-CUyZPc2hNa.jpg JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik menyatakan dalam paripurna hari ini, Selasa (24/9/2019) revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) tak akan disahkan menjadi Undang-Undang. "Enggak (disahkan) RUU PAS itu," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).  Baca juga: Demo Lanjutan, Rombongan Mahasiswa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR Dijelaskan Erma, mengapa RUU PAS belum disahkan karena RUU Pemasyarakatan berkaitan dengan RKUHP yang sebagai induk dari sistem peradilan. "Kalau RKUHP-nya ditunda ini juga harus tunda," jelas Erma. "Berpikirnya harus lurus dulu KUHP kita bereskan, abis itu baru RUU PAS," tambahnya.  Baca juga: Hari Ini DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan 6 RUU Mengenai RUU PAS yang masuk dalam agenda rapat paripurna untuk dilakukan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan, Erma mengatakan RUU PAS sudah masuk dalam agenda rapat sebelum bertemu Presiden. "Kan itu masuk agenda rapat, karena kemarin belum ketemu presiden. Kan Bamusnya sudah selesai, enggak mungkin rapat bamus lagi pagi-pagi," pungkasnya. JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik menyatakan dalam paripurna hari ini, Selasa (24/9/2019) revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) tak akan disahkan menjadi Undang-Undang. "Enggak (disahkan) RUU PAS itu," ujar Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).  Baca juga: Demo Lanjutan, Rombongan Mahasiswa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR Dijelaskan Erma, mengapa RUU PAS belum disahkan karena RUU Pemasyarakatan berkaitan dengan RKUHP yang sebagai induk dari sistem peradilan. "Kalau RKUHP-nya ditunda ini juga harus tunda," jelas Erma. "Berpikirnya harus lurus dulu KUHP kita bereskan, abis itu baru RUU PAS," tambahnya.  Baca juga: Hari Ini DPR Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan 6 RUU Mengenai RUU PAS yang masuk dalam agenda rapat paripurna untuk dilakukan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan, Erma mengatakan RUU PAS sudah masuk dalam agenda rapat sebelum bertemu Presiden. "Kan itu masuk agenda rapat, karena kemarin belum ketemu presiden. Kan Bamusnya sudah selesai, enggak mungkin rapat bamus lagi pagi-pagi," pungkasnya.