Ini merupakan penyelidikan pemakzulan pertama sejak 1998 saat Presiden Bill Clinton didakwa melakukan sumpah palsu dan menghalangi keadilan.https://news.okezone.com/read/2019/09/25/18/2109032/dpr-as-luncurkan-penyelidikan-pemakzulan-trumpidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/25/18/2109032/dpr-as-luncurkan-penyelidikan-pemakzulan-trumphttps://news.okezone.com/read/2019/09/25/18/2109032/dpr-as-luncurkan-penyelidikan-pemakzulan-trumpRabu 25 September 2019 09:14 WIBRahman AsmardikaKetua DPR AS, Nancy Pelosi mengumumkan peluncuran penyelidikan pemakzulan terhadap Trump, 24 September 2019. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2019/09/25/18/2109032/dpr-as-luncurkan-penyelidikan-pemakzulan-trump-2UjIUb0bRC.jpgWASHINGTON – Kubu Partai Demokrat di Parlemen Amerika Serikat (AS) pada Selasa meluncurkan penyelidikan pemakzulan resmi terhadap Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu terkait dugaan Trump berupaya meminta bantuan asing untuk melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Penyelidikan itu memastikan akan terjadinya pertarungan partisan di Kongres dan selama kampanye presiden dalam beberapa bulan mendatang, memberi semangat pendukung Republik dan Demokrat yang paling berkomitmen dan membayangi persaingan di Partai Demokrat untuk nominasi untuk menghadapi Trump dalam pemilihan November 2020. BACA JUGA: Joe Biden Sebut Donald Trump "Badut" Ketua DPR AS, Nancy Pelosi mengumumkan peluncuran penyelidikan tersebut setelah pertemuan tertutup dengan anggota parlemen Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa tindakan Trump itu merusak keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS. “Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada yang berada di atas hukum, ”kata Pelosi sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (25/9/2019). Pelosi sebelumnya telah enggan menerima upaya pemakzulan terhadap Trump selama berbulan-bulan. Trump merespons penyelidikan tersebut melalui Twitter, menyebutnya sebagai “upaya sampah perburuan penyihir”. BACA JUGA: Wall Street Anjlok Imbas Komentar dari Partai Demokrat di Kongres AS Dugaan terbaru terhadap Trump itu muncul menyusul laporan bahwa dia telah menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dalam percakapan di telepon pada 25 Juli untuk menyelidiki Biden dan putranya Hunter, yang bekerja di sebuah perusahaan yang sedang melakukan pengeboran gas di Ukraina. Trump dituduh menahan dana bantuan AS ke Ukraina sebesar hampir USD400 juta untuk menekan Zelenskiy melakukan penyelidikan itu. Pada Selasa, Trump berjanji untuk merilis transkrip percakapan teleponnya dengan Zelenskiy. Dia telah mengakui bahwa dia telah membahas mengenai isu Biden dalam percakapan tersebut, tetapi membantah bahwa dia menahan dana bantuan AS untuk Ukraina guna menekan Zelenskiy. Pelosi mengatakan enam komite kongres yang saat ini menyelidiki Trump akan melanjutkan penyelidikan mereka sebagai bagian dari investigasi. Panel-panel itu akan bekerja secara kolaboratif, dan kemudian memutuskan apakah Komite Kehakiman DPR harus menyusun pasal-pasal pemakzulan. "Tindakan presiden Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat tentang pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional kita dan pengkhianatan integritas pemilu kita," kata Pelosi. Sekutu Trump di kongres menuduh keputusan Pelosi bermotif politik. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik Mitch McConnell menyebut Pelosi "terburu-buru untuk menghakimi," dan mengatakan bahwa penyelidikan itu seharusnya menunggu sampai setelah rincian panggilan telepon terungkap. Penyelidikan pemakzulan pada akhirnya dapat menyebabkan Trump terdepak dari jabatannya, meskipun itu akan menjadi tugas yang berat bagi Demokrat. Bahkan jika DPR yang dikuasai Demokrat memilih untuk memakzulkan Trump, Senat mayoritas Partai Republik harus mengambil langkah berikutnya untuk memberhentikan Trump dari jabatan setelah melalui proses pengadilan. Dakwaan untuk pemakzulan itu akan membutuhkan persetujuan dari mayoritas dua pertiga Senat. BACA JUGA: Polemik Sikap Tak Pantas Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden: Mencium hingga Memeluk Perempuan Ini akan menjadi penyelidikan pemakzulan pertama di Kongres sejak penyelidikan 1998 terhadap Presiden Bill Clinton yang didakwa melakukan sumpah palsu dan obstruksi keadilan sehubungan dengan perselingkuhannya dengan pegawai magang Gedung Putih, Monica Lewinsky.WASHINGTON – Kubu Partai Demokrat di Parlemen Amerika Serikat (AS) pada Selasa meluncurkan penyelidikan pemakzulan resmi terhadap Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu terkait dugaan Trump berupaya meminta bantuan asing untuk melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden. Penyelidikan itu memastikan akan terjadinya pertarungan partisan di Kongres dan selama kampanye presiden dalam beberapa bulan mendatang, memberi semangat pendukung Republik dan Demokrat yang paling berkomitmen dan membayangi persaingan di Partai Demokrat untuk nominasi untuk menghadapi Trump dalam pemilihan November 2020. BACA JUGA: Joe Biden Sebut Donald Trump "Badut" Ketua DPR AS, Nancy Pelosi mengumumkan peluncuran penyelidikan tersebut setelah pertemuan tertutup dengan anggota parlemen Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa tindakan Trump itu merusak keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS. “Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada yang berada di atas hukum, ”kata Pelosi sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (25/9/2019). Pelosi sebelumnya telah enggan menerima upaya pemakzulan terhadap Trump selama berbulan-bulan. Trump merespons penyelidikan tersebut melalui Twitter, menyebutnya sebagai “upaya sampah perburuan penyihir”. BACA JUGA: Wall Street Anjlok Imbas Komentar dari Partai Demokrat di Kongres AS Dugaan terbaru terhadap Trump itu muncul menyusul laporan bahwa dia telah menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dalam percakapan di telepon pada 25 Juli untuk menyelidiki Biden dan putranya Hunter, yang bekerja di sebuah perusahaan yang sedang melakukan pengeboran gas di Ukraina. Trump dituduh menahan dana bantuan AS ke Ukraina sebesar hampir USD400 juta untuk menekan Zelenskiy melakukan penyelidikan itu. Pada Selasa, Trump berjanji untuk merilis transkrip percakapan teleponnya dengan Zelenskiy. Dia telah mengakui bahwa dia telah membahas mengenai isu Biden dalam percakapan tersebut, tetapi membantah bahwa dia menahan dana bantuan AS untuk Ukraina guna menekan Zelenskiy. Pelosi mengatakan enam komite kongres yang saat ini menyelidiki Trump akan melanjutkan penyelidikan mereka sebagai bagian dari investigasi. Panel-panel itu akan bekerja secara kolaboratif, dan kemudian memutuskan apakah Komite Kehakiman DPR harus menyusun pasal-pasal pemakzulan. "Tindakan presiden Trump mengungkapkan fakta yang tidak terhormat tentang pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional kita dan pengkhianatan integritas pemilu kita," kata Pelosi. Sekutu Trump di kongres menuduh keputusan Pelosi bermotif politik. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik Mitch McConnell menyebut Pelosi "terburu-buru untuk menghakimi," dan mengatakan bahwa penyelidikan itu seharusnya menunggu sampai setelah rincian panggilan telepon terungkap. Penyelidikan pemakzulan pada akhirnya dapat menyebabkan Trump terdepak dari jabatannya, meskipun itu akan menjadi tugas yang berat bagi Demokrat. Bahkan jika DPR yang dikuasai Demokrat memilih untuk memakzulkan Trump, Senat mayoritas Partai Republik harus mengambil langkah berikutnya untuk memberhentikan Trump dari jabatan setelah melalui proses pengadilan. Dakwaan untuk pemakzulan itu akan membutuhkan persetujuan dari mayoritas dua pertiga Senat. BACA JUGA: Polemik Sikap Tak Pantas Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden: Mencium hingga Memeluk Perempuan Ini akan menjadi penyelidikan pemakzulan pertama di Kongres sejak penyelidikan 1998 terhadap Presiden Bill Clinton yang didakwa melakukan sumpah palsu dan obstruksi keadilan sehubungan dengan perselingkuhannya dengan pegawai magang Gedung Putih, Monica Lewinsky.