Bambang Soesatyo menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode inihttps://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109548/ketua-dpr-pastikan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditundaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109548/ketua-dpr-pastikan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditundahttps://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109548/ketua-dpr-pastikan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditundaKamis 26 September 2019 12:07 WIBFahreza RizkyKetua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/26/337/2109548/ketua-dpr-pastikan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditunda-ChksKLlscm.jpgJAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS. “Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Bamsoet mengatakan pembahasan RUU P-KS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Bamsoet menjelaskan bahwa DPR saat ini bisa melakukan carry over terhadap RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3). Baca Juga: DPR Diminta Membatalkan RUU Kontroversial, Bukan Menunda Sementara itu, perkembangan terkini mengenai RUU P-KS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU P-KS bakal efektif bekerja di periode mendatang. "Saya mendengar dari Ketua Panja P-PKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek,” ujar Bamsoet.JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS. “Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Bamsoet mengatakan pembahasan RUU P-KS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Bamsoet menjelaskan bahwa DPR saat ini bisa melakukan carry over terhadap RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3). Baca Juga: DPR Diminta Membatalkan RUU Kontroversial, Bukan Menunda Sementara itu, perkembangan terkini mengenai RUU P-KS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU P-KS bakal efektif bekerja di periode mendatang. "Saya mendengar dari Ketua Panja P-PKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek,” ujar Bamsoet.