Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk menjadi Undang-Undang. https://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109816/pks-bersyukur-ruu-p-ks-ditunda-pengesahannyaidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109816/pks-bersyukur-ruu-p-ks-ditunda-pengesahannyahttps://news.okezone.com/read/2019/09/26/337/2109816/pks-bersyukur-ruu-p-ks-ditunda-pengesahannyaKamis 26 September 2019 20:41 WIBHarits Tryan AkhmadFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/09/26/337/2109816/pks-bersyukur-ruu-p-ks-ditunda-pengesahannya-UtOgodLyNv.jpg JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk menjadi Undang-Undang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR pun mengapresasi keputusan itu. "Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, dan do'a para tokoh masyarakat dan Ulama serta pihak-pihak yang masih memiliki nurani untuk menjaga moralitas bangsa ahirnya RUU P-KS ditunda pengesahanya. Perjuangan kami tidak sia-sia," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Kamis (26/9/2019). Kata Jazuli, Fraksi PKS menilai RUU PKS ini jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran dalam rumusan naskah akademik dan pasal-pasalnya. Karena itu perlu ada kajian mendalam dan perbaikan mendasar secara filosofis yang mengacu pada nilai-nilai tersebut. "Fraksi PKS merasa berkewajiban melindungi warga bangsa dari kekerasan seksual tapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga moralitas bangsa sesuai Pancasila dan konstitusi," beber Jazuli.  Baca juga: Jokowi Bahas soal RKUHP, UU KPK hingga Karhutla dengan Tokoh Bangsa di Istana Karena itulah, pihaknya berharap nantinya akan ada undang-undang yang konprehansif melindungi warga bukan saja dari kekerasan seksual saja, tetapi dari kerusakan moral anak bangsa. "Sudah benar RUU ini ditunda pengesahannya untuk menghasilkan RUU yang lebih kuat dalam mencegah dan menindak secara efektif segala bentuk kejahatan seksual dengan mengatasi akar masalahnya secara tepat sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," tandas Jazuli.  Baca juga: Jokowi: RKUHP Jangan Terlalu Atur Wilayah Privat Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS. “Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk menjadi Undang-Undang. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR pun mengapresasi keputusan itu. "Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, dan do'a para tokoh masyarakat dan Ulama serta pihak-pihak yang masih memiliki nurani untuk menjaga moralitas bangsa ahirnya RUU P-KS ditunda pengesahanya. Perjuangan kami tidak sia-sia," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Kamis (26/9/2019). Kata Jazuli, Fraksi PKS menilai RUU PKS ini jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran dalam rumusan naskah akademik dan pasal-pasalnya. Karena itu perlu ada kajian mendalam dan perbaikan mendasar secara filosofis yang mengacu pada nilai-nilai tersebut. "Fraksi PKS merasa berkewajiban melindungi warga bangsa dari kekerasan seksual tapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga moralitas bangsa sesuai Pancasila dan konstitusi," beber Jazuli.  Baca juga: Jokowi Bahas soal RKUHP, UU KPK hingga Karhutla dengan Tokoh Bangsa di Istana Karena itulah, pihaknya berharap nantinya akan ada undang-undang yang konprehansif melindungi warga bukan saja dari kekerasan seksual saja, tetapi dari kerusakan moral anak bangsa. "Sudah benar RUU ini ditunda pengesahannya untuk menghasilkan RUU yang lebih kuat dalam mencegah dan menindak secara efektif segala bentuk kejahatan seksual dengan mengatasi akar masalahnya secara tepat sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi," tandas Jazuli.  Baca juga: Jokowi: RKUHP Jangan Terlalu Atur Wilayah Privat Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS. “Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.