Apa yang dilakukan kepolisian jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM khususnya atas jaminan kemerdekaan berpendapat.https://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110336/amnesty-internasional-minta-komnas-ham-ombudsman-selidiki-kasus-dandhy-dan-ananda-baduduidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110336/amnesty-internasional-minta-komnas-ham-ombudsman-selidiki-kasus-dandhy-dan-ananda-baduduhttps://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110336/amnesty-internasional-minta-komnas-ham-ombudsman-selidiki-kasus-dandhy-dan-ananda-baduduSabtu 28 September 2019 04:02 WIBHarits Tryan AkhmadDukungan untuk Dandhy Laksono ramai di media sosial (Foto: Facebook)https://img.okezone.com/content/2019/09/28/337/2110336/amnesty-internasional-minta-komnas-ham-ombudsman-selidiki-kasus-dandhy-dan-ananda-badudu-VOfVcOtrrQ.jpgJAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta Komnas HAM dan Ombudsman agar turut memeriksa memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penangkapan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. “Guna menelusuri dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan menyimpulkan apakah telah ada kepatuhan untuk menghormati HAM dan kaidah-kaidah administrasi dalam kasus Ananda Badudu dan Dandhy Laksono," kata Usman di Jakarta, Sabtu (28/9/2019). Usman menilai penangkapan penangkapan terhadap Ananda Badudu dan Dandhy Laksono walau kemudian dilepas pada akhirnya, menunjukkan bahwa polisi malah justru menjauh dari nilai-nilai HAM yang harus mereka implementasikan dalam menjalankan tugas. "Apa yang dilakukan kepolisian jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM khususnya atas jaminan kemerdekaan berpendapat;" tuturnya. Baca Juga : Dandhy Dwi Laksono Berstatus Tersangka, tapi Tidak Ditahan Selain itu, Usman menegaskan dirinya mendukung aksi mahasiswa melalui online crowd-funding bukanlah tindak pidana. Begitu pula dengan menyatakan pendapat, mengekspos pelanggaran HAM di Papua. "Mereka menggalang dukungan masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial," tandasnya. Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono sebelumnya menjelaskan, kasus yang menjerat aktivis kemanusiaan, Dandhy Laksono (DBL) bukan delik aduan, sehingga polisi bisa membuat laporan sendiri. "Jadi itu ada trending dalam influencer di situ ada 10 besar, di sana yang berkaitan dengan pembebasan di Papua. Dan itu bukan delik aduan dan polisi bisa membuat laporan sendiri," kata ArgoJAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta Komnas HAM dan Ombudsman agar turut memeriksa memeriksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penangkapan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. “Guna menelusuri dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan menyimpulkan apakah telah ada kepatuhan untuk menghormati HAM dan kaidah-kaidah administrasi dalam kasus Ananda Badudu dan Dandhy Laksono," kata Usman di Jakarta, Sabtu (28/9/2019). Usman menilai penangkapan penangkapan terhadap Ananda Badudu dan Dandhy Laksono walau kemudian dilepas pada akhirnya, menunjukkan bahwa polisi malah justru menjauh dari nilai-nilai HAM yang harus mereka implementasikan dalam menjalankan tugas. "Apa yang dilakukan kepolisian jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM khususnya atas jaminan kemerdekaan berpendapat;" tuturnya. Baca Juga : Dandhy Dwi Laksono Berstatus Tersangka, tapi Tidak Ditahan Selain itu, Usman menegaskan dirinya mendukung aksi mahasiswa melalui online crowd-funding bukanlah tindak pidana. Begitu pula dengan menyatakan pendapat, mengekspos pelanggaran HAM di Papua. "Mereka menggalang dukungan masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial," tandasnya. Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono sebelumnya menjelaskan, kasus yang menjerat aktivis kemanusiaan, Dandhy Laksono (DBL) bukan delik aduan, sehingga polisi bisa membuat laporan sendiri. "Jadi itu ada trending dalam influencer di situ ada 10 besar, di sana yang berkaitan dengan pembebasan di Papua. Dan itu bukan delik aduan dan polisi bisa membuat laporan sendiri," kata Argo