Menurut dia, agar demonstrasi mahasiswa berjalan efektif, maka sebaiknya mereka itu melakukan diskursus terlebih dahulu.https://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110432/hmi-ajak-bem-gelar-kajian-bedah-pasal-kontroversi-di-rkuhpidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110432/hmi-ajak-bem-gelar-kajian-bedah-pasal-kontroversi-di-rkuhphttps://news.okezone.com/read/2019/09/28/337/2110432/hmi-ajak-bem-gelar-kajian-bedah-pasal-kontroversi-di-rkuhpSabtu 28 September 2019 13:38 WIBFadel PrayogaKetua PB HMI, Saddam Al-Jihad usai jadi pembicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network di Jakarta (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/28/337/2110432/hmi-ajak-bem-gelar-kajian-bedah-pasal-kontroversi-di-rkuhp-sEu1qZHwez.JPGJAKARTA - Ketua PB HMI, Saddam Al-Jihad mengajak seluruh mahasiswa Indonesia yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di setiap kampus untuk menggelar kajian bersama dengan tujuan membedah pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam RKUHP. Menurut dia, agar demonstrasi mahasiswa berjalan efektif, maka sebaiknya mereka melakukan diskursus terlebih dahulu. Sehingga tuntutan yang diharapkan dari berjalannya aksi itu bisa didengar oleh pemerintah dan DPR. "Saya dialog dengan senior-senior aktivis, terutama misalkan aktivis 98, kalau tidak salah momentum aksi itu ada kajian, aksi dan evaluasi, terus beruntun dan akhirnya muncullah reformasi," kata Saddam dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Demo Mahasiswa Aksi dan Substansi' di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019) Setiap protes yang dilayangkan oleh mahasiswa, kata dia, harus juga menyertakan sebuah solusi terbaik dari suatu permasalahan. Dengan begitu, tak akan ada lagi anggapan kalau pergerakan mereka ditunggangi oleh oknum yang sengaja ingin membuat kekacauan. "Kita mengevaluasi solusinya apa. Karena target kita adalah substansinya. Kalau kita bicara soal substansi maka itulah namanya gerakan intelektual," ujarnya. Terkait dengan tuntutan pembatalan Undang-undang KPK, kata dia, alangkah baiknya pada mahasiswa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, itu merupakan salah satu cara untuk setiap pihak yang tidak setuju dengan suatu undang-undang yang dirancang oleh DPR. "Jangan kemudian kita membabi buta, gerakan tanpa ada ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya berarti substansi itu menjadi hilang tidak bermakna," ujar Saddam.JAKARTA - Ketua PB HMI, Saddam Al-Jihad mengajak seluruh mahasiswa Indonesia yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di setiap kampus untuk menggelar kajian bersama dengan tujuan membedah pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam RKUHP. Menurut dia, agar demonstrasi mahasiswa berjalan efektif, maka sebaiknya mereka melakukan diskursus terlebih dahulu. Sehingga tuntutan yang diharapkan dari berjalannya aksi itu bisa didengar oleh pemerintah dan DPR. "Saya dialog dengan senior-senior aktivis, terutama misalkan aktivis 98, kalau tidak salah momentum aksi itu ada kajian, aksi dan evaluasi, terus beruntun dan akhirnya muncullah reformasi," kata Saddam dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Demo Mahasiswa Aksi dan Substansi' di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019) Setiap protes yang dilayangkan oleh mahasiswa, kata dia, harus juga menyertakan sebuah solusi terbaik dari suatu permasalahan. Dengan begitu, tak akan ada lagi anggapan kalau pergerakan mereka ditunggangi oleh oknum yang sengaja ingin membuat kekacauan. "Kita mengevaluasi solusinya apa. Karena target kita adalah substansinya. Kalau kita bicara soal substansi maka itulah namanya gerakan intelektual," ujarnya. Terkait dengan tuntutan pembatalan Undang-undang KPK, kata dia, alangkah baiknya pada mahasiswa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, itu merupakan salah satu cara untuk setiap pihak yang tidak setuju dengan suatu undang-undang yang dirancang oleh DPR. "Jangan kemudian kita membabi buta, gerakan tanpa ada ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya berarti substansi itu menjadi hilang tidak bermakna," ujar Saddam.