Wiranto menganggap demonstrasi massa menolak sejumlah RUU kontroversial sangat anehhttps://news.okezone.com/read/2019/09/30/337/2111023/demo-tolak-rkuhp-uu-kpk-dinilai-aneh-oleh-wirantoidhttps://news.okezone.com/read/2019/09/30/337/2111023/demo-tolak-rkuhp-uu-kpk-dinilai-aneh-oleh-wirantohttps://news.okezone.com/read/2019/09/30/337/2111023/demo-tolak-rkuhp-uu-kpk-dinilai-aneh-oleh-wirantoSenin 30 September 2019 14:24 WIBFahreza RizkyWiranto (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/09/30/337/2111023/demo-tolak-rkuhp-uu-kpk-dinilai-aneh-oleh-wiranto-YhEvP0OiAY.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap demonstrasi massa menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial sangat aneh. Sebabnya, saat ini sudah ada jalur penyelesaian tetapi massa disebut masih terus berdemo. "Kita juga masih menghadapi demonstrasi yang menolak UU KPK maupun RKUHP. Ini memang agak aneh, sudah ada jalur komunikasi, sudah ada jalur penyelesaian tapi mengapa masih ada demonstrasi yg mengedepankan penolakan masalah itu," ucapnya di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Baca Juga: Wiranto: Menggagalkan Pelantikan DPR Berarti Melawan Konstitusi Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini menegaskan akan menyelesaikan persoalan itu bersama-sama. Dia juga mengimbau agar elemen masyarakat dapat menolak jika ada ajakan untuk melawan konstitusi. "Kami juga mengajak masyarakat untuk memahami masalah ini karena adik-adik mahasiswa, pelajar, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramadis, masyarakat agamis, untuk bersama menolak dan tidak terpengaruh oleh ajakan untuk melawan konstitusi," jelas Wiranto.Sekadar informasi, sejumlah elemen masyarakat yang dimotori mahasiswa kembali berdemo di gedung DPR/MPR dan di sekitar Istana Negara hari ini. Bertajuk #ReformasiDikorupsi, massa menolak sejumlah RUU dan UU kontroversial. Beleid yang ditolak itu mencakup UU KPK hasil revisi, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, dan lain sebagainya. Massa juga menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pimpinan KPK yang bermasalah. Kemudian massa juga menolak TNI-Polri menduduki jabatan sipil, menghentikan praktik militerisme di Papua, hentikan kriminalisasi aktivis, menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mempidanakan pelakunya, serta tuntaskan pelanggaran HAM dan pulihkan hak korban. Sebelumnya, demonstrasi terkait isu ini juga massif terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bahkan beberapa nyawa melayang akibat ditembak oleh oknum yang hingga kini masih misterius.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap demonstrasi massa menolak sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial sangat aneh. Sebabnya, saat ini sudah ada jalur penyelesaian tetapi massa disebut masih terus berdemo. "Kita juga masih menghadapi demonstrasi yang menolak UU KPK maupun RKUHP. Ini memang agak aneh, sudah ada jalur komunikasi, sudah ada jalur penyelesaian tapi mengapa masih ada demonstrasi yg mengedepankan penolakan masalah itu," ucapnya di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Baca Juga: Wiranto: Menggagalkan Pelantikan DPR Berarti Melawan Konstitusi Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini menegaskan akan menyelesaikan persoalan itu bersama-sama. Dia juga mengimbau agar elemen masyarakat dapat menolak jika ada ajakan untuk melawan konstitusi. "Kami juga mengajak masyarakat untuk memahami masalah ini karena adik-adik mahasiswa, pelajar, buruh tani, karyawan, tukang ojek, paramadis, masyarakat agamis, untuk bersama menolak dan tidak terpengaruh oleh ajakan untuk melawan konstitusi," jelas Wiranto.Sekadar informasi, sejumlah elemen masyarakat yang dimotori mahasiswa kembali berdemo di gedung DPR/MPR dan di sekitar Istana Negara hari ini. Bertajuk #ReformasiDikorupsi, massa menolak sejumlah RUU dan UU kontroversial. Beleid yang ditolak itu mencakup UU KPK hasil revisi, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, dan lain sebagainya. Massa juga menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pimpinan KPK yang bermasalah. Kemudian massa juga menolak TNI-Polri menduduki jabatan sipil, menghentikan praktik militerisme di Papua, hentikan kriminalisasi aktivis, menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mempidanakan pelakunya, serta tuntaskan pelanggaran HAM dan pulihkan hak korban. Sebelumnya, demonstrasi terkait isu ini juga massif terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bahkan beberapa nyawa melayang akibat ditembak oleh oknum yang hingga kini masih misterius.