Perebutan kursi pimpinan MPR terus bergulir, saat ini mengerucut ke partai Golkar dan Partai Gerindra.https://news.okezone.com/read/2019/10/02/337/2112177/perebutan-kursi-mpr-dinilai-makin-mengerucutidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/02/337/2112177/perebutan-kursi-mpr-dinilai-makin-mengerucuthttps://news.okezone.com/read/2019/10/02/337/2112177/perebutan-kursi-mpr-dinilai-makin-mengerucutRabu 02 Oktober 2019 22:56 WIBAchmad Fardiansyah Gedung DPR/MPR RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/02/337/2112177/perebutan-kursi-mpr-dinilai-makin-mengkrucut-SxDUrLoHiE.jpgJAKARTA -  Perebutan kursi pimpinan MPR terus bergulir, saat ini mengerucut ke partai Golkar dan Partai Gerindra. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan jika iklim demokrasi di Indonesia bisa seimbang, maka Partai Golkar harus legowo memberikan kursi pimpinan MPR kepada Partai Gerindra. "Sebaiknya posisi Ketua MPR diserahkan kepada Partai Gerindra, sehingga dapat melahirkan keseimbangan dalam demokrasi bangsa," kata Pangi kepada wartawan, Selasa (2/10/2019). Pangi menuturkan, jika merujuk pada tampuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang kini dijabat oleh La Nyalla Mattalitti dan posisi Ketua DPR RI yang dipegang oleh Puan Maharani, Komplek Parlemen Senayan dikuasai oleh partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kalau ketua DPD La Nyalla, Ketua DPR itu Puan, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," ujarnya. Baca Juga: Pemilihan Ketua MPR Diharapkan Melalui Musyawarah Mufakat Menurut Pangi, sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Dirinya menilai antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi serupa, yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah. "Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra, Gerindra lebih pantas, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk, karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata. Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," ucapnya.Lebih lanjut dipaparkannya, apabila Partai Gerindra selaku oposisi mendapat jatah Ketua MPR RI, suara oposisi harus disampaikan. Sehingga, kesan 'tukang stempel' pemerintah pada lembaga legislatif tidak menjadi nyata. "Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi, meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi, buktinya semua Undang-Undang disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," tutupnya.JAKARTA -  Perebutan kursi pimpinan MPR terus bergulir, saat ini mengerucut ke partai Golkar dan Partai Gerindra. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan jika iklim demokrasi di Indonesia bisa seimbang, maka Partai Golkar harus legowo memberikan kursi pimpinan MPR kepada Partai Gerindra. "Sebaiknya posisi Ketua MPR diserahkan kepada Partai Gerindra, sehingga dapat melahirkan keseimbangan dalam demokrasi bangsa," kata Pangi kepada wartawan, Selasa (2/10/2019). Pangi menuturkan, jika merujuk pada tampuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang kini dijabat oleh La Nyalla Mattalitti dan posisi Ketua DPR RI yang dipegang oleh Puan Maharani, Komplek Parlemen Senayan dikuasai oleh partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kalau ketua DPD La Nyalla, Ketua DPR itu Puan, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," ujarnya. Baca Juga: Pemilihan Ketua MPR Diharapkan Melalui Musyawarah Mufakat Menurut Pangi, sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Dirinya menilai antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi serupa, yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah. "Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra, Gerindra lebih pantas, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk, karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata. Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," ucapnya.Lebih lanjut dipaparkannya, apabila Partai Gerindra selaku oposisi mendapat jatah Ketua MPR RI, suara oposisi harus disampaikan. Sehingga, kesan 'tukang stempel' pemerintah pada lembaga legislatif tidak menjadi nyata. "Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi, meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi, buktinya semua Undang-Undang disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," tutupnya.