Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya akan langsung tancap gas.https://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112669/usai-dilantik-jadi-ketua-mpr-bamsoet-langsung-tancap-gasidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112669/usai-dilantik-jadi-ketua-mpr-bamsoet-langsung-tancap-gashttps://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112669/usai-dilantik-jadi-ketua-mpr-bamsoet-langsung-tancap-gasJum'at 04 Oktober 2019 00:51 WIBHarits Tryan AkhmadBambang Soesatyo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/04/337/2112669/usai-dilantik-jadi-ketua-mpr-bamsoet-langsung-tancap-gas-fah6aJQ01j.jpgJAKARTA - Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya akan langsung tancap gas mengerjakan tugas-tugas yang ada di MPR. Salah satunya membahas usulan pemebentukan beberapa badan-badan penunjang kinerja MPR RI kedepan. "Kita masih menyisakan 1 (satu) agenda penting, yaitu Pembentukan Badan-Badan yang terdiri atas Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, serta unsur pendukung tugas MPR, yaitu Komisi Kajian Ketatanegaraan," kata Bamsoet dala pidatonya, Kamis (3/10/2019) malam. Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua MPR, Bamsoet: Terima Kasih untuk Ketua Umum Saya!  Kata Bamsoet, adanya pembentukan badan-badan tersebut sesuai dengan rekomendasi dari kinerja yang diserahkan MPR RI periode 2014-2019 yang terdapat tiga poin rekomendasi. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/01/58943/302351_medium.jpg" alt="Resmi! 711 Anggota MPR Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini" width="100%" />  Seperti poin pertama mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR. “Kedua, Penataan Sistem Ketatanegaraan yang meliputi: Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, dan Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara, MPR Masa Jabatan 2019-2024 perlu melanjutkan kajian lebih mendalam,” terang Bamsoet. Ketiga, lanjut Politkus Golkar ini, pelaksaan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Bamsoet kemudian menanyakan kepada forum Rapat Paripurna soal persetujuan pembentukan badan-badan yang disebutkan sebelumnya. "Apakah Usul Pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dapat disetujui?" ujar Bamsoet. “Setuju,” jawab anggota yang hadir. Baca Juga: Bamsoet Jadi Ketua MPR, Raihan Golkar Pertama Kali Pasca-Reformasi  Selain itu, Bamsoet meyakini MPR periode 2019-2024 dapat menjalankan tugas dengan baik karena diisi sosok yang mumpuni. Oleh sebab itu dia meminta semuanya untuk saling bekerjasama. "Pada kesempatan ini pula, kami memohon doa dan dukungan kepada para anggota majelis agar kerja sama ini terjalin dalam semangat kekeluargaan dan gotong-royong," tandasnya.JAKARTA - Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya akan langsung tancap gas mengerjakan tugas-tugas yang ada di MPR. Salah satunya membahas usulan pemebentukan beberapa badan-badan penunjang kinerja MPR RI kedepan. "Kita masih menyisakan 1 (satu) agenda penting, yaitu Pembentukan Badan-Badan yang terdiri atas Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, serta unsur pendukung tugas MPR, yaitu Komisi Kajian Ketatanegaraan," kata Bamsoet dala pidatonya, Kamis (3/10/2019) malam. Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua MPR, Bamsoet: Terima Kasih untuk Ketua Umum Saya!  Kata Bamsoet, adanya pembentukan badan-badan tersebut sesuai dengan rekomendasi dari kinerja yang diserahkan MPR RI periode 2014-2019 yang terdapat tiga poin rekomendasi. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/01/58943/302351_medium.jpg" alt="Resmi! 711 Anggota MPR Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini" width="100%" />  Seperti poin pertama mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR. “Kedua, Penataan Sistem Ketatanegaraan yang meliputi: Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, dan Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara, MPR Masa Jabatan 2019-2024 perlu melanjutkan kajian lebih mendalam,” terang Bamsoet. Ketiga, lanjut Politkus Golkar ini, pelaksaan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Bamsoet kemudian menanyakan kepada forum Rapat Paripurna soal persetujuan pembentukan badan-badan yang disebutkan sebelumnya. "Apakah Usul Pembentukan Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan dapat disetujui?" ujar Bamsoet. “Setuju,” jawab anggota yang hadir. Baca Juga: Bamsoet Jadi Ketua MPR, Raihan Golkar Pertama Kali Pasca-Reformasi  Selain itu, Bamsoet meyakini MPR periode 2019-2024 dapat menjalankan tugas dengan baik karena diisi sosok yang mumpuni. Oleh sebab itu dia meminta semuanya untuk saling bekerjasama. "Pada kesempatan ini pula, kami memohon doa dan dukungan kepada para anggota majelis agar kerja sama ini terjalin dalam semangat kekeluargaan dan gotong-royong," tandasnya.