Namun menurut Susanto upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi persoalan tersebut belum bisa direalisasikan dengan baik.https://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112725/kpai-pemda-tak-optimal-cegah-pelajar-ikut-demo-di-dpridhttps://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112725/kpai-pemda-tak-optimal-cegah-pelajar-ikut-demo-di-dprhttps://news.okezone.com/read/2019/10/04/337/2112725/kpai-pemda-tak-optimal-cegah-pelajar-ikut-demo-di-dprJum'at 04 Oktober 2019 08:06 WIBMuhamad RizkyKetua KPAI, Susanto (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/04/337/2112725/kpai-pemda-tak-optimal-cegah-pelajar-ikut-demo-di-dpr-OOHjC7mssB.JPGJAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengklaim bahwa pihaknya sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan semua pihak guna mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI beberapa waktu lalu. Namun menurut Susanto upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi persoalan tersebut belum bisa direalisasikan dengan baik. Sehingga banyak anak-anak yang terlibat dalam aksi tersebut. "Tampaknya upaya pemerintah daerah untuk mencegah anak ikut demonstrasi belum optimal. Harusnya pemerintah daerah lebih optimal melakukan hal (pencegahan) ini agar anak-anak tidak terpapar ajakan demonstrasi," kata Susanto kepada Okezone di Jakarta, Jumat (4/10/2019). Menurut Susanto anak-anak memang memiliki hak menyuarakan pendapatnya di muka umum namun hal itu tidak dilakukan dengan cara demonstrasi dilapangan. "Tak boleh anak-anak dilibatkan dalam demostrasi. Memang menyatakan pendapat itu hak anak namun ekspresi melalui demonstrasi dikhawatirkan anak rentan terdampak dari kondisi demonstrasi yang tak terprediksi," tuturnya. "Anak bisa sampaikan pendapat dan pandangannya melalui cara-cara yang aman dan nyaman. Bisa melalui mekanisme forum anak atau melalui mekanisme lain yang lebih nyaman," katanya memungkasi.JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengklaim bahwa pihaknya sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan semua pihak guna mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI beberapa waktu lalu. Namun menurut Susanto upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi persoalan tersebut belum bisa direalisasikan dengan baik. Sehingga banyak anak-anak yang terlibat dalam aksi tersebut. "Tampaknya upaya pemerintah daerah untuk mencegah anak ikut demonstrasi belum optimal. Harusnya pemerintah daerah lebih optimal melakukan hal (pencegahan) ini agar anak-anak tidak terpapar ajakan demonstrasi," kata Susanto kepada Okezone di Jakarta, Jumat (4/10/2019). Menurut Susanto anak-anak memang memiliki hak menyuarakan pendapatnya di muka umum namun hal itu tidak dilakukan dengan cara demonstrasi dilapangan. "Tak boleh anak-anak dilibatkan dalam demostrasi. Memang menyatakan pendapat itu hak anak namun ekspresi melalui demonstrasi dikhawatirkan anak rentan terdampak dari kondisi demonstrasi yang tak terprediksi," tuturnya. "Anak bisa sampaikan pendapat dan pandangannya melalui cara-cara yang aman dan nyaman. Bisa melalui mekanisme forum anak atau melalui mekanisme lain yang lebih nyaman," katanya memungkasi.