Menurut Cak Nanto, Jokowi sebagai pemimpin perlu memeriksa integritas para calon menterinya.https://news.okezone.com/read/2019/10/08/337/2114483/jokowi-perlu-minta-pertimbangan-kpk-bpk-ppatk-dalam-memilih-menterinyaidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/08/337/2114483/jokowi-perlu-minta-pertimbangan-kpk-bpk-ppatk-dalam-memilih-menterinyahttps://news.okezone.com/read/2019/10/08/337/2114483/jokowi-perlu-minta-pertimbangan-kpk-bpk-ppatk-dalam-memilih-menterinyaSelasa 08 Oktober 2019 20:46 WIBFakhrizal Fakhri Joko Widodohttps://img.okezone.com/content/2019/10/08/337/2114483/jokowi-perlu-minta-pertimbangan-kpk-bpk-ppatk-dalam-memilih-menterinya-yRsZR5RBhy.jpgJAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pertimbangan PPATK, KPK, dan BPK sebelum menentukan menteri di Kabinet Kerja jilid II mendatang. "Saya kira wajib itu mendengarkan masukan dari lembaga itu. Biar Pak Jokowi tidak terjebak oleh perilaku masa lalu (sosok menteri yang akan dipilih)," ujar pria yang karib disapa Cak Nanto itu dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih 'Jokowi di Pusaran Minta Ini Minta Itu', Selasa (8/10/2019). Menurut Cak Nanto, Jokowi sebagai pemimpin perlu memeriksa integritas para calon menterinya. Ia pun menilai pendapat dari KPK, BPK, dan PPATK sebagai kepastian dari integritas para calon menteri tersebut. "Integritas dapat dinilai dari situ. Meminta masukan itu menjadi sebuah penting," jelasnya. Sementara itu, politikus PDIP Kapitra Ampera menilai Jokowi tidak perlu melibatkan lembaga penegak hukum untuk memilih para menterinya. "Jangan mencampuradukkan pemilihan kabinet dengan penegakan hukum," kata Kapitra. Kapitra membeberkan pada periode pertama Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menjaring para menterinya namun tetap saja ada menteri Jokowi yang terjerat dugaan korupsi di lembaga antirasuah. "Jadi bukan itu sebenarnya jadi barometer," tutur dia. JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pertimbangan PPATK, KPK, dan BPK sebelum menentukan menteri di Kabinet Kerja jilid II mendatang. "Saya kira wajib itu mendengarkan masukan dari lembaga itu. Biar Pak Jokowi tidak terjebak oleh perilaku masa lalu (sosok menteri yang akan dipilih)," ujar pria yang karib disapa Cak Nanto itu dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih 'Jokowi di Pusaran Minta Ini Minta Itu', Selasa (8/10/2019). Menurut Cak Nanto, Jokowi sebagai pemimpin perlu memeriksa integritas para calon menterinya. Ia pun menilai pendapat dari KPK, BPK, dan PPATK sebagai kepastian dari integritas para calon menteri tersebut. "Integritas dapat dinilai dari situ. Meminta masukan itu menjadi sebuah penting," jelasnya. Sementara itu, politikus PDIP Kapitra Ampera menilai Jokowi tidak perlu melibatkan lembaga penegak hukum untuk memilih para menterinya. "Jangan mencampuradukkan pemilihan kabinet dengan penegakan hukum," kata Kapitra. Kapitra membeberkan pada periode pertama Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menjaring para menterinya namun tetap saja ada menteri Jokowi yang terjerat dugaan korupsi di lembaga antirasuah. "Jadi bukan itu sebenarnya jadi barometer," tutur dia.