Parlemen AS dituding melanggar proses hukum dalam melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.https://news.okezone.com/read/2019/10/09/18/2114648/gedung-putih-tolak-bekerja-sama-dalam-penyelidikan-pemakzulan-trumpidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/09/18/2114648/gedung-putih-tolak-bekerja-sama-dalam-penyelidikan-pemakzulan-trumphttps://news.okezone.com/read/2019/10/09/18/2114648/gedung-putih-tolak-bekerja-sama-dalam-penyelidikan-pemakzulan-trumpRabu 09 Oktober 2019 11:26 WIBRahman AsmardikaFoto: Reuters.https://img.okezone.com/content/2019/10/09/18/2114648/gedung-putih-tolak-bekerja-sama-dalam-penyelidikan-pemakzulan-trump-NkNdiK81dz.jpgWASHINGTON - Gedung Putih mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan pemakzulan (impeachment) kongres yang dianggap “tidak sah, inkonstitusional”. Keputusan Gedung Putih itu membuat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berada pada sisi yang bersebarangan dengan parlemen AS yang dipimpin Partai Demokrat. Beberapa jam setelah pemerintah AS secara tiba-tiba memblokir saksi kunci dalam skandal Ukraina untuk bersaksi di panel kongres, Pengacara Gedung Putih, Pat Cipollone melontarkan kritik terhadap keputusan oleh anggota parlemen yang melanjutkan dengan penyelidikan pemakzulan tanpa suara penuh dari DPR. BACA JUGA: Trump Sebut Rencana Pemakzulannya sebagai Kudeta "Anda telah merancang dan mengimplementasikan penyelidikan Anda dengan cara yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Cipollone sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (9/10/2019). Dia menambahkan bahwa Faksi Demokrat di Parlemen membuat kubu Trump "tidak punya pilihan" selain menolak penyelidikan. Dia menuduh para pemimpin parlemen menyiapkan penyelidikan "yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan konstitusi", khususnya dengan tidak melakukan pemungutan suara saat meluncurkan penyelidikan. "Untuk memenuhi tugasnya kepada rakyat AS, Konstitusi, Cabang Eksekutif dan semua pengisi Kantor Kepresidenan di masa mendatang, Presiden Trump dan pemerintahannya tidak dapat berpartisipasi dalam penyelidikan partisan dan inkonstitusional Anda dalam keadaan ini," katanya. Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland.(Reuters) Dalam respons paling agresif yang dirilis Gedung Putih terhadap penyelidikan pemakzulan tersebut, Departemen Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, tidak akan diizinkan untuk tampil memberikan kesaksian pada apa yang sebelumnya disebut Trump sebagai “pengadilan kangguru”. Anggota parlemen Demokrat mengecam upaya untuk memblokir kesaksian dari Sondland, yang sudah terbang dari Eropa untuk bersaksi, menyebutnya sebagai upaya untuk menghalangi penyelidikan mereka. Mereka mengeluarkan surat panggilan pengadilan yang memaksa Sondland tampil pada 16 Oktober untuk diperiksa. Demokrat memandang Sondland sebagai saksi kunci yang dapat membantu menjelaskan apakah Trump menahan bantuan militer ke Ukraina sebagai bagian dari upaya untuk menekannya untuk menyelidiki kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, yang memiliki posisi di dewan perusahaan energi Ukraina. Pakar hukum mengatakan bahwa Konstitusi AS memberi DPR wewenang luas untuk memutuskan bagaimana melakukan penyelidikan pemakzulan dan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memeriksa prosedur yang digunakan Kongres. "Mereka dapat melakukan penyelidikan dalam kurang lebih urutan apa pun yang mereka inginkan," kata Frank Bowman, seorang profesor hukum di University of Missouri dan penulis buku tentang pemakzulan sebagaimana dilansir Reuters. BACA JUGA: Pembocor Rahasia Kedua Muncul Dalam Kasus Pemakzulan Donald Trump Tetapi dia menambahkan bahwa: "Secara politis, tentu akan membantu jika ada partisipasi dari perwakilan presiden di beberapa titik." Selama penyelidikan impeachment terhadap Presiden Bill Clinton, DPR AS mengadopsi prosedur yang memungkinkan pengacara Clinton untuk menanggapi bukti dan membuat permintaan untuk kesaksian saksi. Pada percakapan telepon dengan wartawan, seorang pejabat senior administrasi mengatakan Trump belum diberikan perlindungan prosedural yang diberikan dalam proses pemakzulan sebelumnya, termasuk "kemampuan untuk melihat bukti, untuk memeriksa silang saksi, untuk memiliki pengacara hadir di semua dengar pendapat, kemampuan untuk mengajukan keberatan terhadap kesaksian dan kemampuan untuk memanggil saksi."WASHINGTON - Gedung Putih mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan pemakzulan (impeachment) kongres yang dianggap “tidak sah, inkonstitusional”. Keputusan Gedung Putih itu membuat pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berada pada sisi yang bersebarangan dengan parlemen AS yang dipimpin Partai Demokrat. Beberapa jam setelah pemerintah AS secara tiba-tiba memblokir saksi kunci dalam skandal Ukraina untuk bersaksi di panel kongres, Pengacara Gedung Putih, Pat Cipollone melontarkan kritik terhadap keputusan oleh anggota parlemen yang melanjutkan dengan penyelidikan pemakzulan tanpa suara penuh dari DPR. BACA JUGA: Trump Sebut Rencana Pemakzulannya sebagai Kudeta "Anda telah merancang dan mengimplementasikan penyelidikan Anda dengan cara yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Cipollone sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (9/10/2019). Dia menambahkan bahwa Faksi Demokrat di Parlemen membuat kubu Trump "tidak punya pilihan" selain menolak penyelidikan. Dia menuduh para pemimpin parlemen menyiapkan penyelidikan "yang melanggar keadilan mendasar dan proses hukum yang diamanatkan konstitusi", khususnya dengan tidak melakukan pemungutan suara saat meluncurkan penyelidikan. "Untuk memenuhi tugasnya kepada rakyat AS, Konstitusi, Cabang Eksekutif dan semua pengisi Kantor Kepresidenan di masa mendatang, Presiden Trump dan pemerintahannya tidak dapat berpartisipasi dalam penyelidikan partisan dan inkonstitusional Anda dalam keadaan ini," katanya. Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland.(Reuters) Dalam respons paling agresif yang dirilis Gedung Putih terhadap penyelidikan pemakzulan tersebut, Departemen Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, tidak akan diizinkan untuk tampil memberikan kesaksian pada apa yang sebelumnya disebut Trump sebagai “pengadilan kangguru”. Anggota parlemen Demokrat mengecam upaya untuk memblokir kesaksian dari Sondland, yang sudah terbang dari Eropa untuk bersaksi, menyebutnya sebagai upaya untuk menghalangi penyelidikan mereka. Mereka mengeluarkan surat panggilan pengadilan yang memaksa Sondland tampil pada 16 Oktober untuk diperiksa. Demokrat memandang Sondland sebagai saksi kunci yang dapat membantu menjelaskan apakah Trump menahan bantuan militer ke Ukraina sebagai bagian dari upaya untuk menekannya untuk menyelidiki kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, yang memiliki posisi di dewan perusahaan energi Ukraina. Pakar hukum mengatakan bahwa Konstitusi AS memberi DPR wewenang luas untuk memutuskan bagaimana melakukan penyelidikan pemakzulan dan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memeriksa prosedur yang digunakan Kongres. "Mereka dapat melakukan penyelidikan dalam kurang lebih urutan apa pun yang mereka inginkan," kata Frank Bowman, seorang profesor hukum di University of Missouri dan penulis buku tentang pemakzulan sebagaimana dilansir Reuters. BACA JUGA: Pembocor Rahasia Kedua Muncul Dalam Kasus Pemakzulan Donald Trump Tetapi dia menambahkan bahwa: "Secara politis, tentu akan membantu jika ada partisipasi dari perwakilan presiden di beberapa titik." Selama penyelidikan impeachment terhadap Presiden Bill Clinton, DPR AS mengadopsi prosedur yang memungkinkan pengacara Clinton untuk menanggapi bukti dan membuat permintaan untuk kesaksian saksi. Pada percakapan telepon dengan wartawan, seorang pejabat senior administrasi mengatakan Trump belum diberikan perlindungan prosedural yang diberikan dalam proses pemakzulan sebelumnya, termasuk "kemampuan untuk melihat bukti, untuk memeriksa silang saksi, untuk memiliki pengacara hadir di semua dengar pendapat, kemampuan untuk mengajukan keberatan terhadap kesaksian dan kemampuan untuk memanggil saksi."