Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.https://news.okezone.com/read/2019/10/11/337/2115719/jokowi-disebut-bakal-bertemu-ketum-parpol-koalisi-nonkoalisi-sebelum-umumkan-kabinetidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/11/337/2115719/jokowi-disebut-bakal-bertemu-ketum-parpol-koalisi-nonkoalisi-sebelum-umumkan-kabinethttps://news.okezone.com/read/2019/10/11/337/2115719/jokowi-disebut-bakal-bertemu-ketum-parpol-koalisi-nonkoalisi-sebelum-umumkan-kabinetJum'at 11 Oktober 2019 15:24 WIBHarits Tryan AkhmadKetua DPP PDIP, Ahmad Basarah. (Foto : Dok Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/11/337/2115719/jokowi-disebut-bakal-bertemu-ketum-parpol-koalisi-nonkoalisi-sebelum-umumkan-kabinet-FKZRO1GI3f.jpgJAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melangsungkan pertemuan dengan ketua umum (ketum) parpol koalisi maupun nonkoalisi sebelum umumkan susunan menteri dalam kabinet. “Ya saya kira sebelum Pak Jokowi akan mengumumkan kabinetnya setelah dilantik 20 (Oktober-red) besok, beliau (Jokowi) akan bertemu dengan ketum-ketum parpol baik parpol koalisi dan ketum di luar pendukung,” tutur Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Memang Jokowi baru saja melangsungkan pertemuan dengan Presiden keenam dan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hari ini kepala negara juga akan bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Basarah berujar, mengenai substansi pertemuan antara Jokowi-SBY ataupun Jokowi-Prabowo pihaknya tak mengetahui. Itu karena pertemuan tersebut merupakan hak prerogatif dari presiden. “Ya mengenai subtansi pembicaraan dan kesepakatan dalam pertemuan itu saya kira tergantung keputusan politik Pak Jokowi. Karena kalau dalam bentuk kerja samanya adalah di kabinet maka wewenang prerogatif itu ada di tangan Jokowi,” ujar Basarah. Baca Juga : PPP Tak Khawatir Adanya Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas Koalisi Saat ditanya mengenai sikap PDIP jika nantinya Demokrat dan Gerindra bergabung menjadi bagian koalisi, pihaknya akan selalu membuka saja demi kebaikan bangsa Indonesia. “PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu. Tapi, sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi,” tuturnya. Baca Juga : Demokrat Pasrah soal Jatah Menteri dari Jokowi JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melangsungkan pertemuan dengan ketua umum (ketum) parpol koalisi maupun nonkoalisi sebelum umumkan susunan menteri dalam kabinet. “Ya saya kira sebelum Pak Jokowi akan mengumumkan kabinetnya setelah dilantik 20 (Oktober-red) besok, beliau (Jokowi) akan bertemu dengan ketum-ketum parpol baik parpol koalisi dan ketum di luar pendukung,” tutur Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Memang Jokowi baru saja melangsungkan pertemuan dengan Presiden keenam dan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hari ini kepala negara juga akan bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Basarah berujar, mengenai substansi pertemuan antara Jokowi-SBY ataupun Jokowi-Prabowo pihaknya tak mengetahui. Itu karena pertemuan tersebut merupakan hak prerogatif dari presiden. “Ya mengenai subtansi pembicaraan dan kesepakatan dalam pertemuan itu saya kira tergantung keputusan politik Pak Jokowi. Karena kalau dalam bentuk kerja samanya adalah di kabinet maka wewenang prerogatif itu ada di tangan Jokowi,” ujar Basarah. Baca Juga : PPP Tak Khawatir Adanya Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas Koalisi Saat ditanya mengenai sikap PDIP jika nantinya Demokrat dan Gerindra bergabung menjadi bagian koalisi, pihaknya akan selalu membuka saja demi kebaikan bangsa Indonesia. “PDIP semangatnya adalah semangat gotong royong. Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu. Tapi, sekali lagi keputusan politiknya ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Kita tunggu keputusan Jokowi,” tuturnya. Baca Juga : Demokrat Pasrah soal Jatah Menteri dari Jokowi