Saya tidak melihat bahwa produk revisi ini pelemahan, jadi pelemahan itu ada pada orangnya.https://news.okezone.com/read/2019/10/13/337/2116404/uu-hasil-revisi-dinilai-tidak-akan-lemahkan-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/13/337/2116404/uu-hasil-revisi-dinilai-tidak-akan-lemahkan-kpkhttps://news.okezone.com/read/2019/10/13/337/2116404/uu-hasil-revisi-dinilai-tidak-akan-lemahkan-kpkMinggu 13 Oktober 2019 19:41 WIBMuhamad RizkyIlustrasi Gedung KPKhttps://img.okezone.com/content/2019/10/13/337/2116404/uu-hasil-revisi-dinilai-tidak-akan-lemahkan-kpk-FtdDhdBeA1.jpgJAKARTA - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/10/2019). "Saya tidak melihat bahwa produk revisi ini pelemahan, jadi pelemahan itu ada pada orangnya," kata Adhie. Ia pun menilai jika KPK tidak bisa dilemahkan dari luar maupun dari instrumennya, melainkan dari pejabat-pejabatnya. "KPK itu bisa dilemahkan dari dalam, jadi kalau komisionernya 'tough', konsisten dengan pemberantasan korupsi tidak akan ada aturan yang membelenggu dia," sambungnya. Jika UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan, disebut Adhie UU sebelumnya ternyata juga tidak lebih baik, dalam artian pemberantasan korupsi hingga kini berjalan dengan tidak maksimal. "Faktanya kan banyak koruptor yang tidak bisa mereka tembus," tuturnya. Menurut juru bicara mantan Presiden (alm) Abdurahman Wahid itu, jika UU sebelumnya sudah dinilai cukup maka harusnya korupsi-korupsi kelas kakap bisa ditembus. "Nah, UU KPK yang lama kan memberikan semua itu, tapi toh mereka ngga bisa jalan juga, berarti kan pelemahannya bukan dari UU nya," sambungnya lagi. Baca Juga : Mantan Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu KPK Terkait dengan rencana penerbitan perppu, Adhie mengaku sangat tidak setuju jika sedikit-sedikit perppu diterbitkan padahal tidak ada kegentingan yang memaksa. "Nah karena kalau logika yang terus berjalan seperti ini, kalau kita tidak setuju dengan UU yang keluar lalu kita bawa ke MK, atau sedikit-sedikit perppu, ini kan membuat eksekutif dan legislatif menjadi tidak cerdas," pungkasnya.JAKARTA - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi tidak akan melemahkan lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/10/2019). "Saya tidak melihat bahwa produk revisi ini pelemahan, jadi pelemahan itu ada pada orangnya," kata Adhie. Ia pun menilai jika KPK tidak bisa dilemahkan dari luar maupun dari instrumennya, melainkan dari pejabat-pejabatnya. "KPK itu bisa dilemahkan dari dalam, jadi kalau komisionernya 'tough', konsisten dengan pemberantasan korupsi tidak akan ada aturan yang membelenggu dia," sambungnya. Jika UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan, disebut Adhie UU sebelumnya ternyata juga tidak lebih baik, dalam artian pemberantasan korupsi hingga kini berjalan dengan tidak maksimal. "Faktanya kan banyak koruptor yang tidak bisa mereka tembus," tuturnya. Menurut juru bicara mantan Presiden (alm) Abdurahman Wahid itu, jika UU sebelumnya sudah dinilai cukup maka harusnya korupsi-korupsi kelas kakap bisa ditembus. "Nah, UU KPK yang lama kan memberikan semua itu, tapi toh mereka ngga bisa jalan juga, berarti kan pelemahannya bukan dari UU nya," sambungnya lagi. Baca Juga : Mantan Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu KPK Terkait dengan rencana penerbitan perppu, Adhie mengaku sangat tidak setuju jika sedikit-sedikit perppu diterbitkan padahal tidak ada kegentingan yang memaksa. "Nah karena kalau logika yang terus berjalan seperti ini, kalau kita tidak setuju dengan UU yang keluar lalu kita bawa ke MK, atau sedikit-sedikit perppu, ini kan membuat eksekutif dan legislatif menjadi tidak cerdas," pungkasnya.