Elemen mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah tak kunjung menerbitkan Perppu.https://news.okezone.com/read/2019/10/14/337/2116623/istana-mahasiswa-tidak-bisa-ancam-presidenidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/14/337/2116623/istana-mahasiswa-tidak-bisa-ancam-presidenhttps://news.okezone.com/read/2019/10/14/337/2116623/istana-mahasiswa-tidak-bisa-ancam-presidenSenin 14 Oktober 2019 13:52 WIBFakhrizal Fakhri Tenaga Ahli Deputi IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin (foto: Sindo)https://img.okezone.com/content/2019/10/14/337/2116623/istana-mahasiswa-tidak-bisa-ancam-presiden-J37t2ptWTQ.jpg JAKARTA - Elemen mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah tak kunjung menerbitkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca juga: Antisipasi Demonstrasi, Jalan Menuju Istana Presiden Ditutup Tenaga Ahli Deputi IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, bahwa mahasiswa tak bisa mengancam pemerintah. Pasalnya, pemerintah merupakan representasi negara. "Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam!" ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/10/2019).  Baca juga: Perpres 63/2019 Jadi Kado Manis di Hari Sumpah Pemuda Ngabalin menyayangkan ancaman mahasiswa yang merupakan masyarakat intelektual bisa menyampaikan ancaman akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah mengesahkan UU KPK. "Jadi nggak bisa orang main ancam ke Presiden. Ini Kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar, dalam pola berpolitik, dalam hidup sebagai masyarakat intelektual," imbuhnya. Baca juga: Jokowi Teken Perpres 63/2019, Pegawai Pemerintah dan Swasta Wajib Berbahasa Indonesia Ngabalin belum mengetahui apakah pemerintah akan mencabut UU KPK. Menurut dia, penerbitan Perppu KPK merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden. "Sama sekali kami tidak mendapatkan info. Presiden memiliki kewenangan yang dalam UU, tidak bisa ada yang menggugat," tandasnya. JAKARTA - Elemen mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah tak kunjung menerbitkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca juga: Antisipasi Demonstrasi, Jalan Menuju Istana Presiden Ditutup Tenaga Ahli Deputi IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, bahwa mahasiswa tak bisa mengancam pemerintah. Pasalnya, pemerintah merupakan representasi negara. "Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam!" ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/10/2019).  Baca juga: Perpres 63/2019 Jadi Kado Manis di Hari Sumpah Pemuda Ngabalin menyayangkan ancaman mahasiswa yang merupakan masyarakat intelektual bisa menyampaikan ancaman akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah mengesahkan UU KPK. "Jadi nggak bisa orang main ancam ke Presiden. Ini Kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar, dalam pola berpolitik, dalam hidup sebagai masyarakat intelektual," imbuhnya. Baca juga: Jokowi Teken Perpres 63/2019, Pegawai Pemerintah dan Swasta Wajib Berbahasa Indonesia Ngabalin belum mengetahui apakah pemerintah akan mencabut UU KPK. Menurut dia, penerbitan Perppu KPK merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden. "Sama sekali kami tidak mendapatkan info. Presiden memiliki kewenangan yang dalam UU, tidak bisa ada yang menggugat," tandasnya.