Posisi wakil menteri dinilai dibutuhkan apabila jumlah kementerian/lembaga tidak mencapai 34.https://news.okezone.com/read/2019/10/15/337/2117009/wakil-menteri-dinilai-dibutuhkan-jika-jumlah-kementerian-tidak-sampai-34idhttps://news.okezone.com/read/2019/10/15/337/2117009/wakil-menteri-dinilai-dibutuhkan-jika-jumlah-kementerian-tidak-sampai-34https://news.okezone.com/read/2019/10/15/337/2117009/wakil-menteri-dinilai-dibutuhkan-jika-jumlah-kementerian-tidak-sampai-34Selasa 15 Oktober 2019 10:24 WIBHarits Tryan AkhmadJokowi-Ma'ruf Amin sedang disibukkan menyusun jajaran Kabinet Kerja Jilid II. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/15/337/2117009/wakil-menteri-dinilai-dibutuhkan-jika-jumlah-kementerian-tidak-sampai-34-4TlNhzBNUk.jpgJAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai jabatan wakil menteri di Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf amin dibutuhkan apabila jumlah kementerian dan lembaga tidak sampai 34. Sebab jika jumlah kementerian/lembaga sudah sebanyak itu, kata dia, posisi wakil menteri justru akan memperpanjang birokrasi. Baca juga: Prabowo Getol Safari Politik, Pengamat: Gerindra Butuh Logistik untuk Pilpres 2024  "Kalau 34, keberadaan wakil menteri malah memperpanjang birokrasi," ungkap Mardani ketika dikonfirmasi Okezone, Selasa (15/10/2019). Ia menyatakan ada beberapa kementerian yang dianggap harus diajukan memiliki wakil menteri, sebut saja Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian. Baca juga: PKS Berusaha Istikamah Menjadi Oposisi  Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai jabatan wakil menteri diperlukan untuk kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas-tugas berat. "Seperti menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri hukum dan HAM, menristekdikti, mendikbud, dan menteri ESDM," papar Ujang.JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai jabatan wakil menteri di Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf amin dibutuhkan apabila jumlah kementerian dan lembaga tidak sampai 34. Sebab jika jumlah kementerian/lembaga sudah sebanyak itu, kata dia, posisi wakil menteri justru akan memperpanjang birokrasi. Baca juga: Prabowo Getol Safari Politik, Pengamat: Gerindra Butuh Logistik untuk Pilpres 2024  "Kalau 34, keberadaan wakil menteri malah memperpanjang birokrasi," ungkap Mardani ketika dikonfirmasi Okezone, Selasa (15/10/2019). Ia menyatakan ada beberapa kementerian yang dianggap harus diajukan memiliki wakil menteri, sebut saja Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian. Baca juga: PKS Berusaha Istikamah Menjadi Oposisi  Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai jabatan wakil menteri diperlukan untuk kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas-tugas berat. "Seperti menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri hukum dan HAM, menristekdikti, mendikbud, dan menteri ESDM," papar Ujang.