Kami menduga pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp 155 miliar.https://news.okezone.com/read/2019/10/16/337/2117424/ott-kepala-bpjn-xii-diduga-terkait-suap-proyek-jalan-senilai-rp155-miliaridhttps://news.okezone.com/read/2019/10/16/337/2117424/ott-kepala-bpjn-xii-diduga-terkait-suap-proyek-jalan-senilai-rp155-miliarhttps://news.okezone.com/read/2019/10/16/337/2117424/ott-kepala-bpjn-xii-diduga-terkait-suap-proyek-jalan-senilai-rp155-miliarRabu 16 Oktober 2019 00:13 WIBArie Dwi SatrioJuru Bicara KPK Febri Diansyahhttps://img.okezone.com/content/2019/10/16/337/2117424/ott-kepala-bpjn-xii-diduga-terkait-suap-proyek-jalan-senilai-rp155-miliar-0U92cQF5dl.jpgJAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Rudy Tangkere saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Selasa, 15 Oktober 2019. Pejabat KemenPUPR tersebut diamankan KPK di Jakarta. Selain itu, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya yang terdiri dari unsur PPK, dan pihak swasta. Tujuh orang lainnya tersebut diamankan di Samarinda dan Bontang, Kalimantan Timur. Operasi senyap terhadap Kepala BPJN Wilayah XII tersebut diduga berkaitan dengan paket pengerjaan jalan multi years senilai Rp155 Miliar. Disinyalir, Kepala BPJN Wilayah XII menerima suap dari pihak swasta terkait proyek itu. "Kami menduga pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara - Kementerian PUPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa 15 Oktober 2019. Saat ini, sebanyak 7 orang sedang diperiksa oleh tim KPK di Mapolda Kaltim. Sedangkan satu orang lainnya yang diduga Refly Rudi menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK di Jakarta. "Pihak yang diamankan di Kaltim akan dibawa besok ke Jakarta melalui penerbangan pagi," katanya. Baca Juga : OTT di Kaltim & Jakarta, KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR Dalam OTT ini, KPK menduga pemberian suap tidak dilakukan secara konvensional, namun menggunakan modus ATM. Adapun, kata Febri, pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta. "Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 miliar," katanya. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.‎ KPK berencana menggelar konpers terkait OTT tersebut hari ini, Rabu (16/10/2019).JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Rudy Tangkere saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Selasa, 15 Oktober 2019. Pejabat KemenPUPR tersebut diamankan KPK di Jakarta. Selain itu, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya yang terdiri dari unsur PPK, dan pihak swasta. Tujuh orang lainnya tersebut diamankan di Samarinda dan Bontang, Kalimantan Timur. Operasi senyap terhadap Kepala BPJN Wilayah XII tersebut diduga berkaitan dengan paket pengerjaan jalan multi years senilai Rp155 Miliar. Disinyalir, Kepala BPJN Wilayah XII menerima suap dari pihak swasta terkait proyek itu. "Kami menduga pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara - Kementerian PUPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa 15 Oktober 2019. Saat ini, sebanyak 7 orang sedang diperiksa oleh tim KPK di Mapolda Kaltim. Sedangkan satu orang lainnya yang diduga Refly Rudi menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK di Jakarta. "Pihak yang diamankan di Kaltim akan dibawa besok ke Jakarta melalui penerbangan pagi," katanya. Baca Juga : OTT di Kaltim & Jakarta, KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR Dalam OTT ini, KPK menduga pemberian suap tidak dilakukan secara konvensional, namun menggunakan modus ATM. Adapun, kata Febri, pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta. "Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 miliar," katanya. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.‎ KPK berencana menggelar konpers terkait OTT tersebut hari ini, Rabu (16/10/2019).