Mengajukan langkah uji materi atau judicial review UU KPK ke MK adalah cara terbaik dalam menyampaikan kritik terhadap regulasi tersebut.https://news.okezone.com/read/2019/10/17/337/2118338/uji-materi-uu-kpk-ke-mk-disebut-cara-terbaik-menyampaikan-kritikidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/17/337/2118338/uji-materi-uu-kpk-ke-mk-disebut-cara-terbaik-menyampaikan-kritikhttps://news.okezone.com/read/2019/10/17/337/2118338/uji-materi-uu-kpk-ke-mk-disebut-cara-terbaik-menyampaikan-kritikKamis 17 Oktober 2019 22:02 WIBFadel PrayogaIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/10/17/337/2118338/uji-materi-uu-kpk-ke-mk-disebut-cara-terbaik-menyampaikan-kritik-f5uBlQILsJ.jpgJAKARTA - Mengajukan langkah uji materi atau judicial review Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah cara terbaik dalam menyampaikan kritik terhadap perubahan regulasi tersebut. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jamsari mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan elemen kampus lainnya bahwa berencana membentuk tim gabungan untuk mengajukan uji materi ke MK. “Kami tidak berseberangan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain, sama satu tujuan demi kpk yang lebih kuat, melalui judicial review, kami yakin dengan penambahan kekuatan gabungan akan menghasilkan data-data hukum yang mendalam dan semoga bisa memenangkan uji materi nantiya," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019). Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi III Forum Lembaga Legislativ Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Dona Sela berharap kepada semua pihak agar tidak mudah terprovokasi sehingga menghasilkan tindakan anarkis dan merugikan masyarakat luas. “Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan relevan, jangan sampai ada pembenturan antar lembaga negara," ucapnya. Tim gabungan lembaga mahasiswa lintas universitas se Jabodetabek melahirkan 4 butir kesepakatan. Berikut rincian pernyataannya : 1. Membentuk Tim Gabungan Persiapan Judicial Review Lintas Lembaga Mahasiswa Universitas guna menguatkan lembaga KPK melalui mekanisme Judicial Review Produk UU KPK yang baru disahkan. 2. Bahwa pembentukan Tim Gabungan ini merupakan upaya alternatif perjuangan mahasiswa yang tidak bersebrangan dengan perjuangan mahasiswa lainnya. 3. Mengimbau kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas unjuk rasa dan tidak terprovokasi oleh oknum yang ingin membenturkan atau bahkan membelokan fokus Issue yang telah ditentukan. 4. Mendesak Pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Massa aksi dalam menjaga ketertiban, mengawal penyampaian aspirasi secara damai serta menindak tegas provokator massa aksi. JAKARTA - Mengajukan langkah uji materi atau judicial review Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah cara terbaik dalam menyampaikan kritik terhadap perubahan regulasi tersebut. Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jamsari mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan elemen kampus lainnya bahwa berencana membentuk tim gabungan untuk mengajukan uji materi ke MK. “Kami tidak berseberangan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain, sama satu tujuan demi kpk yang lebih kuat, melalui judicial review, kami yakin dengan penambahan kekuatan gabungan akan menghasilkan data-data hukum yang mendalam dan semoga bisa memenangkan uji materi nantiya," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019). Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi III Forum Lembaga Legislativ Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Dona Sela berharap kepada semua pihak agar tidak mudah terprovokasi sehingga menghasilkan tindakan anarkis dan merugikan masyarakat luas. “Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan relevan, jangan sampai ada pembenturan antar lembaga negara," ucapnya. Tim gabungan lembaga mahasiswa lintas universitas se Jabodetabek melahirkan 4 butir kesepakatan. Berikut rincian pernyataannya : 1. Membentuk Tim Gabungan Persiapan Judicial Review Lintas Lembaga Mahasiswa Universitas guna menguatkan lembaga KPK melalui mekanisme Judicial Review Produk UU KPK yang baru disahkan. 2. Bahwa pembentukan Tim Gabungan ini merupakan upaya alternatif perjuangan mahasiswa yang tidak bersebrangan dengan perjuangan mahasiswa lainnya. 3. Mengimbau kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas unjuk rasa dan tidak terprovokasi oleh oknum yang ingin membenturkan atau bahkan membelokan fokus Issue yang telah ditentukan. 4. Mendesak Pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Massa aksi dalam menjaga ketertiban, mengawal penyampaian aspirasi secara damai serta menindak tegas provokator massa aksi.