Kata Hasto, penambahan anggota koalisi diputuskan Jokowi dan parpol pengusungnya di Pilpres 2019.https://news.okezone.com/read/2019/10/18/337/2118600/pdip-penambahan-anggota-koalisi-diputuskan-jokowi-dan-parpol-kikidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/18/337/2118600/pdip-penambahan-anggota-koalisi-diputuskan-jokowi-dan-parpol-kikhttps://news.okezone.com/read/2019/10/18/337/2118600/pdip-penambahan-anggota-koalisi-diputuskan-jokowi-dan-parpol-kikJum'at 18 Oktober 2019 14:17 WIBFahreza RizkySekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto : Okezone.com/Sarah Hutagaol)https://img.okezone.com/content/2019/10/18/337/2118600/pdip-penambahan-anggota-koalisi-diputuskan-jokowi-dan-parpol-kik-POq1Jzd4LV.jpegJAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan penambahan koalisi pasca-Pilpres 2019 mesti diputuskan bersama antara Presiden Joko Widodo dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Kabinet hak prerogatif presiden. Tapi terkait koalisi pasca-Pilpres, misalnya penambahan parpol, harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," kata Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10/2019). "Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama, kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis. Misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujarnya. Hasto menuturkan, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Namun, ia menjelaskan, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pasca-Pilres tersebut. Baca Juga : PDIP: Menteri Jokowi Harus Setia, Tak Boleh Kibarkan Bendera Presiden 2024 "Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," tuturnya. Baca Juga : PDIP: Ada Lima Pintu Rekrutmen Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan penambahan koalisi pasca-Pilpres 2019 mesti diputuskan bersama antara Presiden Joko Widodo dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Kabinet hak prerogatif presiden. Tapi terkait koalisi pasca-Pilpres, misalnya penambahan parpol, harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," kata Hasto di kantor DPD PDIP Jatim, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10/2019). "Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama, kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis. Misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujarnya. Hasto menuturkan, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Namun, ia menjelaskan, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pasca-Pilres tersebut. Baca Juga : PDIP: Menteri Jokowi Harus Setia, Tak Boleh Kibarkan Bendera Presiden 2024 "Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," tuturnya. Baca Juga : PDIP: Ada Lima Pintu Rekrutmen Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf