<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Din Soroti Arahan Jokowi ke Menag Berantas Radikalisme</title><description>Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin tugas Menteri Agama, Fachrul Razi untuk memberantas radikalisme.</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/10/23/337/2120798/din-soroti-arahan-jokowi-ke-menag-berantas-radikalisme</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/10/23/337/2120798/din-soroti-arahan-jokowi-ke-menag-berantas-radikalisme"/><item><title>Din Soroti Arahan Jokowi ke Menag Berantas Radikalisme</title><link>https://news.okezone.com/read/2019/10/23/337/2120798/din-soroti-arahan-jokowi-ke-menag-berantas-radikalisme</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/10/23/337/2120798/din-soroti-arahan-jokowi-ke-menag-berantas-radikalisme</guid><pubDate>Rabu 23 Oktober 2019 16:59 WIB</pubDate><dc:creator>Achmad Fardiansyah </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/10/23/337/2120798/kritik-fachrul-razi-din-ganti-saja-kemenag-jadi-kementerian-antiradikalisme-wk06p6Jizp.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Din Syamsuddin (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/10/23/337/2120798/kritik-fachrul-razi-din-ganti-saja-kemenag-jadi-kementerian-antiradikalisme-wk06p6Jizp.jpg</image><title>Din Syamsuddin (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA -&amp;nbsp;Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menyoroti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme.
&quot;Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,&quot; katanya di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Baca Juga:&amp;nbsp;Soal Paham Radikalisme, Menag: Pokoknya Hantam!

Seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.
&quot;Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi - fungsinya sudah ada sejak kelahirannya,&quot; ujarnya.
Din meminta Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagamaan. Maka, jangan dibelokkan karena antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan.
&quot;Kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,&quot; ujarnya.
Baca Juga:&amp;nbsp;Jokowi Ingin Kabinet Indonesia Maju Datangkan Banyak Investasi&amp;nbsp;</description><content:encoded>JAKARTA -&amp;nbsp;Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menyoroti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme.
&quot;Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama baru memberantas radikalisme, waduh sebut saja itu kementerian antiradikalisme,&quot; katanya di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Baca Juga:&amp;nbsp;Soal Paham Radikalisme, Menag: Pokoknya Hantam!

Seharusnya, tugas Kementerian Agama (Kemenag), bukan memberantas hal semacam itu. Namun, Kemenag memiliki peranan untuk membangun bangsa.
&quot;Kementerian Agama itu membangun moralitas bangsa, mengembangkan keberagamaan ke arah yang positif konstruktif bagi bangsa menjaga kerukunan meningkatkan kerukunan kualitas keagamaan, itu fungsi - fungsinya sudah ada sejak kelahirannya,&quot; ujarnya.
Din meminta Kemenag jangan disalahfungsikan, sebab radikalisme tidak hanya di seputaran keagamaan. Maka, jangan dibelokkan karena antiradikalisme tidak hanya radikalisme keagamaan.
&quot;Kenapa tidak boleh sebut radikalisme ekonomi, yang melakukan kekerasan pemodal, yang menimbulkan kesenjangan, itu namanya radikalisme ekonomi, kenapa tidak radikalisme politik,&quot; ujarnya.
Baca Juga:&amp;nbsp;Jokowi Ingin Kabinet Indonesia Maju Datangkan Banyak Investasi&amp;nbsp;</content:encoded></item></channel></rss>
