Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terlalu banyak memiliki regulasi.https://news.okezone.com/read/2019/10/24/337/2121106/rapat-kabinet-indonesia-maju-jokowi-hal-yang-menghambat-kita-hapuskanidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/24/337/2121106/rapat-kabinet-indonesia-maju-jokowi-hal-yang-menghambat-kita-hapuskanhttps://news.okezone.com/read/2019/10/24/337/2121106/rapat-kabinet-indonesia-maju-jokowi-hal-yang-menghambat-kita-hapuskanKamis 24 Oktober 2019 11:40 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (Foto: Okezone/Arif)https://img.okezone.com/content/2019/10/24/337/2121106/rapat-kabinet-indonesia-maju-jokowi-hal-yang-menghambat-kita-hapuskan-lk00wI4p0W.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terlalu banyak memiliki regulasi. Sehingga, aturan-aturan itu tumpang tindih antara satu kementerian dan kementerian lainnya hingga ke pemerintah daerah. "Sudah saya sampaikan berkali-kali baik UU, Perpres, Permen, peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk di daerah, Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, Perbup yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Baca Juga: Jokowi Akui 5 Tahun Lalu Ada Beberapa Menteri yang Tidak Paham Visi Misi Presiden Jokowi pun memerintahkan Kabinet Indonesia Maju untuk menginventarisir mana saja regulasi yang saling tumpang tindih itu dalam waktu satu bulan. Kepala Negara akan membahas regulasi tumpang tindih itu dalam dua pekan mendatang. Ia pun ingin menghapuskan regulasi tumpang tindih itu agar Kabinet Indonesia Maju bisa bekerja dengan cepat. "Yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapatkan dalam dua Minggu lagi. hal-hal yang mengahambat ingin kita hapuskan sehingga kita bekerja cepat," tandasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terlalu banyak memiliki regulasi. Sehingga, aturan-aturan itu tumpang tindih antara satu kementerian dan kementerian lainnya hingga ke pemerintah daerah. "Sudah saya sampaikan berkali-kali baik UU, Perpres, Permen, peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk di daerah, Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, Perbup yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Baca Juga: Jokowi Akui 5 Tahun Lalu Ada Beberapa Menteri yang Tidak Paham Visi Misi Presiden Jokowi pun memerintahkan Kabinet Indonesia Maju untuk menginventarisir mana saja regulasi yang saling tumpang tindih itu dalam waktu satu bulan. Kepala Negara akan membahas regulasi tumpang tindih itu dalam dua pekan mendatang. Ia pun ingin menghapuskan regulasi tumpang tindih itu agar Kabinet Indonesia Maju bisa bekerja dengan cepat. "Yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapatkan dalam dua Minggu lagi. hal-hal yang mengahambat ingin kita hapuskan sehingga kita bekerja cepat," tandasnya.