Ketua Umum YLBHI Asfinawati dan Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengomentari, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menhan.https://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121464/reaksi-pegiat-ham-soal-keputusan-jokowi-angkat-prabowo-jadi-menhanidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121464/reaksi-pegiat-ham-soal-keputusan-jokowi-angkat-prabowo-jadi-menhanhttps://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121464/reaksi-pegiat-ham-soal-keputusan-jokowi-angkat-prabowo-jadi-menhanJum'at 25 Oktober 2019 06:37 WIBFahreza RizkyPelantikan Prabowo Subianto Sebagai Menhan oleh Presiden Jokowi (foto: Okezone/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2019/10/25/337/2121464/reaksi-pegiat-ham-soal-keputusan-jokowi-angkat-prabowo-jadi-menhan-TxrW0Mt7Bt.jpgJAKARTA – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengomentari, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Ajak Gerindra Gabung dan Jadikan Prabowo Menhan  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/23/59261/304485_medium.jpg" alt="Presiden Lantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju" width="100%" /> “Ini satu hal dari banyak hal yang menunjukkan demokrasi kita mundur. HAM dan penegakkan HAM-nya tidak lagi jadi perhatian utama,” ucap Asfinawati saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (25/10/2019). Sementara Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan salah satu agenda reformasi adalah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Mereka yang menjadi pelaku mesti diadili dan memberikan keadilan bagi korban. “Didapuknya orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM tentu merupakan suatu kemunduran bagi reformasi, khususnya dalam hal ini reformasi sektor keamanan,” ucap Hussein. “Selain itu tentu ini akan melukai perasaan para keluarga korban yang selama ini menanti realisasi janji presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut,” tambahnya. Sekadar informasi, Prabowo kini telah didapuk menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Prabowo dianggap Jokowi sangat cocok jadi Menteri Pertahanan (Menhan). Sebab, dengan pengalamannya di bidang militer tak perlu diragukan lagi. Baca Juga: Prabowo: Masalah Pertahanan Tak Boleh Terlalu Banyak Di-Publish  "Ya memang pengalaman beliau kok, pengalaman besar beliau ada di situ," ujar Jokowi saat bertatap muka dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Jokowi pun mengungkapkan alasannya mengajak Partai Gerindra yang diketuai Prabowo ke dalam pemerintahan. Yakni, karena ingin membangun demokrasi yang gotong-royong dengan saling membantu. Demokrasi Indonesia, kata dia, dibangun dengan sistem tanpa oposisi, sehingga berbeda dengan negara lain. "Ya kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong-royong, jadi perlu saya sampaikan Indonesia ini tidak ada oposisi seperti di negara lain, demokrasi kita adalah demokrasi gotong-royong kalau itu baik untuk negara baik untuk bangsa kenapa tidak dan memang sistem presidensial yang kita miliki ini tidak kayak di luar ya," urai Jokowi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8xMC8yMy8xLzEyMDk0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>JAKARTA – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengomentari, pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Ajak Gerindra Gabung dan Jadikan Prabowo Menhan  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/10/23/59261/304485_medium.jpg" alt="Presiden Lantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju" width="100%" /> “Ini satu hal dari banyak hal yang menunjukkan demokrasi kita mundur. HAM dan penegakkan HAM-nya tidak lagi jadi perhatian utama,” ucap Asfinawati saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (25/10/2019). Sementara Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan salah satu agenda reformasi adalah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Mereka yang menjadi pelaku mesti diadili dan memberikan keadilan bagi korban. “Didapuknya orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM tentu merupakan suatu kemunduran bagi reformasi, khususnya dalam hal ini reformasi sektor keamanan,” ucap Hussein. “Selain itu tentu ini akan melukai perasaan para keluarga korban yang selama ini menanti realisasi janji presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut,” tambahnya. Sekadar informasi, Prabowo kini telah didapuk menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Prabowo dianggap Jokowi sangat cocok jadi Menteri Pertahanan (Menhan). Sebab, dengan pengalamannya di bidang militer tak perlu diragukan lagi. Baca Juga: Prabowo: Masalah Pertahanan Tak Boleh Terlalu Banyak Di-Publish  "Ya memang pengalaman beliau kok, pengalaman besar beliau ada di situ," ujar Jokowi saat bertatap muka dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Jokowi pun mengungkapkan alasannya mengajak Partai Gerindra yang diketuai Prabowo ke dalam pemerintahan. Yakni, karena ingin membangun demokrasi yang gotong-royong dengan saling membantu. Demokrasi Indonesia, kata dia, dibangun dengan sistem tanpa oposisi, sehingga berbeda dengan negara lain. "Ya kita ini pengen membangun sebuah demokrasi gotong-royong, jadi perlu saya sampaikan Indonesia ini tidak ada oposisi seperti di negara lain, demokrasi kita adalah demokrasi gotong-royong kalau itu baik untuk negara baik untuk bangsa kenapa tidak dan memang sistem presidensial yang kita miliki ini tidak kayak di luar ya," urai Jokowi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8xMC8yMy8xLzEyMDk0MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>