Kembalinya Yasonna diminta untuk membenahi sejumlah masalah di Lembaga Pemasyarakatan (lapas).https://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121719/jadi-menkumham-lagi-yasonna-diharapkan-bisa-benahi-persoalan-lapasidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121719/jadi-menkumham-lagi-yasonna-diharapkan-bisa-benahi-persoalan-lapashttps://news.okezone.com/read/2019/10/25/337/2121719/jadi-menkumham-lagi-yasonna-diharapkan-bisa-benahi-persoalan-lapasJum'at 25 Oktober 2019 16:07 WIBHarits Tryan AkhmadMenkumham, Yasonna Laoly (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/10/25/337/2121719/jadi-menkumham-lagi-yasonna-diharapkan-bisa-benahi-persoalan-lapas-pS9JqU5a9I.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memilih Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kembalinya Yasonna diminta untuk membenahi sejumlah masalah di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah yang mendorong Menkumham untuk memberikan perubahan di kepemimpinannya yang kedua. Seperti m menunjukan masalah lapas dengan penuh keberanian dan tak perlu ragu lagi. "Apapun konsep yang dilakukan sepanjang dirjennya masih seperti itu, akan mengulang seperti itu lagi dan yang sama. Jadi pak menteri harus mengubah diri," ujar Trubus, Jumat (24/10/2019). Trubus mengatakan, reformasi total dan yang paling utama adalah Dirjen Pas untuk membenahi lapas yang ada. Karena dengan begitu, program revitalisasi yang sebelumnya digadang-gadang bisa terlaksana dengan baik. "Itu satu langkah yang harus dilakukan, agar kinerjanya bisa diukur dan meningkat," tutur dia. Ia menyebut, dengan mengganti posisi dirjen PAS yang bukan mendudukkan orang dalam dinilai bisa memberikan pembenahan. Apalagi, bila posisi itu diambil dari akademisi maupun militer hingga polri, yang lebih paham dengan permasalahan yang ada. "Pokoknya orang luar jangan internal lapas, harus diluar orang Kemenkumham untuk jabatan dirjen," tutur dia. Mengingat, sejak beberapa waktu lalu, dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami disebut-sebut sebagai penerima gratifikasi tas mewah. Sehingga, untuk menghapus citra buruk tersebut, harus segera dilakukan pembenahan. Perubahan didalam lapas itu, kata Trubus, karena selama ini juga pola pelanggaran yang terjadi di lapas dari tahun ke tahun itu-itu saja. Seperti suap menyuap, sewa kamar, hingga narkoba, polanya masih tak berubah. "Terakhir, KPK juga kembali menetapkan mantan Kalapas Sukamiskin atas aksi suap," imbuh Trubus. Oleh sebab itu, diharapkannya MenkumHAM harus menunjukan masalah lapas dengan penuh keberanian dan tak perlu ragu lagi. Karena tak mungkin nantinya terpilih lagi, sehingga harus full power dan jangan merasa terbebani dengan kepentingan yang ada sehingga harus tegas. “Dengan tegasnya pak menteri, perubahan di dalam lapas yang sudah kronis ini pastinya bisa dilakukan," tandasnya. Diketahu sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk terus memperbaiki pelayanan keimigrasian dan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). “Pesan Bapak Presiden juga yang kemarin saya menghadap termasuk di dalamnya untuk terus perbaiki pelayanan keimigrasian baik di dalam pelayanan paspor. Pelayanan paspor sudah lebih baik tetapi harus terus ditingkatkan," tutur Yasonna. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memilih Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kembalinya Yasonna diminta untuk membenahi sejumlah masalah di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah yang mendorong Menkumham untuk memberikan perubahan di kepemimpinannya yang kedua. Seperti m menunjukan masalah lapas dengan penuh keberanian dan tak perlu ragu lagi. "Apapun konsep yang dilakukan sepanjang dirjennya masih seperti itu, akan mengulang seperti itu lagi dan yang sama. Jadi pak menteri harus mengubah diri," ujar Trubus, Jumat (24/10/2019). Trubus mengatakan, reformasi total dan yang paling utama adalah Dirjen Pas untuk membenahi lapas yang ada. Karena dengan begitu, program revitalisasi yang sebelumnya digadang-gadang bisa terlaksana dengan baik. "Itu satu langkah yang harus dilakukan, agar kinerjanya bisa diukur dan meningkat," tutur dia. Ia menyebut, dengan mengganti posisi dirjen PAS yang bukan mendudukkan orang dalam dinilai bisa memberikan pembenahan. Apalagi, bila posisi itu diambil dari akademisi maupun militer hingga polri, yang lebih paham dengan permasalahan yang ada. "Pokoknya orang luar jangan internal lapas, harus diluar orang Kemenkumham untuk jabatan dirjen," tutur dia. Mengingat, sejak beberapa waktu lalu, dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami disebut-sebut sebagai penerima gratifikasi tas mewah. Sehingga, untuk menghapus citra buruk tersebut, harus segera dilakukan pembenahan. Perubahan didalam lapas itu, kata Trubus, karena selama ini juga pola pelanggaran yang terjadi di lapas dari tahun ke tahun itu-itu saja. Seperti suap menyuap, sewa kamar, hingga narkoba, polanya masih tak berubah. "Terakhir, KPK juga kembali menetapkan mantan Kalapas Sukamiskin atas aksi suap," imbuh Trubus. Oleh sebab itu, diharapkannya MenkumHAM harus menunjukan masalah lapas dengan penuh keberanian dan tak perlu ragu lagi. Karena tak mungkin nantinya terpilih lagi, sehingga harus full power dan jangan merasa terbebani dengan kepentingan yang ada sehingga harus tegas. “Dengan tegasnya pak menteri, perubahan di dalam lapas yang sudah kronis ini pastinya bisa dilakukan," tandasnya. Diketahu sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk terus memperbaiki pelayanan keimigrasian dan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). “Pesan Bapak Presiden juga yang kemarin saya menghadap termasuk di dalamnya untuk terus perbaiki pelayanan keimigrasian baik di dalam pelayanan paspor. Pelayanan paspor sudah lebih baik tetapi harus terus ditingkatkan," tutur Yasonna.