Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya.https://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123792/prasetyo-edi-skpd-tidak-tegas-anggarkan-prioritas-kebutuhan-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123792/prasetyo-edi-skpd-tidak-tegas-anggarkan-prioritas-kebutuhan-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123792/prasetyo-edi-skpd-tidak-tegas-anggarkan-prioritas-kebutuhan-masyarakatRabu 30 Oktober 2019 19:30 WIBAchmad Fardiansyah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (Foto : Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/10/30/338/2123792/prasetyo-edi-skpd-tidak-tegas-anggarkan-prioritas-kebutuhan-masyarakat-VM1fHM6SAN.jpgJAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui banyak temuan anggaran di luar nalar yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Hal tersebut, kata Prasetyo, disebabkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI tidak tegas dalam menyusun anggaran. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini anggaran lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp123 miliar ramai diperbincangkan warganet di media sosial. "Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang menjadi skala prioritas buat masyarakat," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (30/10/2019). Padahal, pihaknya selalu mewanti-wanti agar dalam penyusunan anggaran selalu mengedepankan kepentingan masyrakat, jadi jika ada anggaran yang tidak terlalu mendesak, DPRD DKI akan mencoret. "Saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi hal-hal kecil yang akan saya coret, kaya masalah Aibon-lah terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," bebernya. Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, tidak hanya soal aibon yang baru-baru ini dibicarakan, pihaknya juga mengkiritisi sejumlah anggaran yang ada di dalam draf KUA-PPAS 2020 memang ada kejanggalan. Baca Juga : Anggaran Lem Aibon & Bolpoin Capai Rp205 Miliar, Salah Ketik atau Sengaja? Seperti pengadaan anggaran yang dikeluarkan oleh sejumlah SKPD sudah diluar logika di antaranya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar. Selanjutnya pengadaan anggaran mengenai antivirus dan pembelian data base yang notabene diperuntukan bagi keterbukaan dalam segi informasi tentang DKI Jakarta pun masih menjadi tanda tanya besar bagi warga DKI. Karena website resmi soal APBD pun mengalami take down atau tidak bisa diakses.JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui banyak temuan anggaran di luar nalar yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Hal tersebut, kata Prasetyo, disebabkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov DKI tidak tegas dalam menyusun anggaran. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini anggaran lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp123 miliar ramai diperbincangkan warganet di media sosial. "Awalnya kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang menjadi skala prioritas buat masyarakat," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (30/10/2019). Padahal, pihaknya selalu mewanti-wanti agar dalam penyusunan anggaran selalu mengedepankan kepentingan masyrakat, jadi jika ada anggaran yang tidak terlalu mendesak, DPRD DKI akan mencoret. "Saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi hal-hal kecil yang akan saya coret, kaya masalah Aibon-lah terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," bebernya. Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, tidak hanya soal aibon yang baru-baru ini dibicarakan, pihaknya juga mengkiritisi sejumlah anggaran yang ada di dalam draf KUA-PPAS 2020 memang ada kejanggalan. Baca Juga : Anggaran Lem Aibon & Bolpoin Capai Rp205 Miliar, Salah Ketik atau Sengaja? Seperti pengadaan anggaran yang dikeluarkan oleh sejumlah SKPD sudah diluar logika di antaranya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar. Selanjutnya pengadaan anggaran mengenai antivirus dan pembelian data base yang notabene diperuntukan bagi keterbukaan dalam segi informasi tentang DKI Jakarta pun masih menjadi tanda tanya besar bagi warga DKI. Karena website resmi soal APBD pun mengalami take down atau tidak bisa diakses.