Belanja ATK yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar.https://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123840/klarifikasi-disdik-dki-tidak-ada-anggaran-lem-rp82-miliar-adanya-atk-rp22-miliaridhttps://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123840/klarifikasi-disdik-dki-tidak-ada-anggaran-lem-rp82-miliar-adanya-atk-rp22-miliarhttps://news.okezone.com/read/2019/10/30/338/2123840/klarifikasi-disdik-dki-tidak-ada-anggaran-lem-rp82-miliar-adanya-atk-rp22-miliarRabu 30 Oktober 2019 21:41 WIBAchmad Fardiansyah (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2019/10/30/338/2123840/klarifikasi-disdik-dki-tidak-ada-anggaran-lem-rp82-miliar-adanya-atk-rp22-miliar-DBHGaVo5ih.jpgJAKARTA - Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan penginputan anggaran diperuntukan untuk komponen sementara yang nantinya akan disesuaiakan kebutuhan komponen masing-masing sekolah di Jakarta. "Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasi input komponen dari masing-masing sekolah," katanya kepada wartawan, Rabu (30/10/2019). Jadi, Syaefulloh memastikan tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020. "Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh. Anggaran tersebut, sambungnya, adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang kemudian disisir kembali lalu direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. "Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar," kata Syaefuloh. Baca Juga : Prasetyo Edi : SKPD Tidak Tegas Anggarkan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Baca Juga : Anggaran Lem Aibon & Bolpoin Capai Rp205 Miliar, Salah Ketik atau Sengaja? Menurutnya, dalam menginput untuk komponen sementara dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga ia tidak serta merta memasukkan kebutuhan seluruh sekolah ke e-budgeting. "Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah ada 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," tutupnya. (aky)JAKARTA - Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan penginputan anggaran diperuntukan untuk komponen sementara yang nantinya akan disesuaiakan kebutuhan komponen masing-masing sekolah di Jakarta. "Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasi input komponen dari masing-masing sekolah," katanya kepada wartawan, Rabu (30/10/2019). Jadi, Syaefulloh memastikan tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020. "Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh. Anggaran tersebut, sambungnya, adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang kemudian disisir kembali lalu direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. "Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar," kata Syaefuloh. Baca Juga : Prasetyo Edi : SKPD Tidak Tegas Anggarkan Prioritas Kebutuhan Masyarakat Baca Juga : Anggaran Lem Aibon & Bolpoin Capai Rp205 Miliar, Salah Ketik atau Sengaja? Menurutnya, dalam menginput untuk komponen sementara dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga ia tidak serta merta memasukkan kebutuhan seluruh sekolah ke e-budgeting. "Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah ada 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," tutupnya. (aky)