Presiden Jokowi mengeluhkan banyaknya program pemerintah yang terkendala oleh persoalahan hukumhttps://news.okezone.com/read/2019/10/31/337/2124335/jokowi-jangan-sampai-aparat-hukum-dibajak-mafiaidhttps://news.okezone.com/read/2019/10/31/337/2124335/jokowi-jangan-sampai-aparat-hukum-dibajak-mafiahttps://news.okezone.com/read/2019/10/31/337/2124335/jokowi-jangan-sampai-aparat-hukum-dibajak-mafiaKamis 31 Oktober 2019 21:01 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (Foto: Okezone/Arif)https://img.okezone.com/content/2019/10/31/337/2124335/jokowi-jangan-sampai-aparat-hukum-dibajak-mafia-dxKe8eWbwM.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan banyaknya program pemerintah yang terkendala oleh persoalahan hukum. Ia pun mencontohkan tak adanya investor yang masuk ke Tanah Air karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah. "Seperti kemarin dalam bidang ekonomi saya sampaikan banyak masalah investasi yang antre, tapi karena kepastian hukumnya diragukan akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya," kata Jokowi dalam rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Jokowi pun mendapat banyak laporan kalau para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum sebab adanya oknum penegak hukum yang mencari kesalahan para investor tersebut. "Tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang enggak senang dengan pemnbangunan itu," paparnya. Baca Juga: Ini Arahan Jokowi untuk Prabowo di Bidang Pertahanan Kepala Negara kemudian menyebut pembangunan kilang minyak refinery. Menurut dia, banyak yang tidak senang pembangunan kilang tersebut karena suka barang impor. "Jadi kalau kita ingin bangun refinery, larinya nanti ke petrochemical kita tahu banyak yang enggak senang. Tapi kita tahu untuk sebuah negara ini keharusan sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki," paparnya.Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga KPK harus menjamin keberanian investor, hingga pelaku industri dalam menjaga program-program pemerintah. "Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi menyesalkan banyaknya pejabat pemerintahan hingga BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru "digigit" oleh oknum penegak hukum. "Ini hati-hati. Saya akan balik yang akan saya gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Enggak! Ini harus kita balik hal ini," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan banyaknya program pemerintah yang terkendala oleh persoalahan hukum. Ia pun mencontohkan tak adanya investor yang masuk ke Tanah Air karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah. "Seperti kemarin dalam bidang ekonomi saya sampaikan banyak masalah investasi yang antre, tapi karena kepastian hukumnya diragukan akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya," kata Jokowi dalam rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Jokowi pun mendapat banyak laporan kalau para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum sebab adanya oknum penegak hukum yang mencari kesalahan para investor tersebut. "Tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang enggak senang dengan pemnbangunan itu," paparnya. Baca Juga: Ini Arahan Jokowi untuk Prabowo di Bidang Pertahanan Kepala Negara kemudian menyebut pembangunan kilang minyak refinery. Menurut dia, banyak yang tidak senang pembangunan kilang tersebut karena suka barang impor. "Jadi kalau kita ingin bangun refinery, larinya nanti ke petrochemical kita tahu banyak yang enggak senang. Tapi kita tahu untuk sebuah negara ini keharusan sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki," paparnya.Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga KPK harus menjamin keberanian investor, hingga pelaku industri dalam menjaga program-program pemerintah. "Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi menyesalkan banyaknya pejabat pemerintahan hingga BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru "digigit" oleh oknum penegak hukum. "Ini hati-hati. Saya akan balik yang akan saya gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. Enggak! Ini harus kita balik hal ini," pungkasnya.