<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Fraksi PDIP Tawarkan Bantuan untuk Sisir APBD DKI</title><description>DPRD DKI sempat menemukan anggaran yang tidak masuk akal dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2020</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki"/><item><title>Fraksi PDIP Tawarkan Bantuan untuk Sisir APBD DKI</title><link>https://news.okezone.com/read/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki</guid><pubDate>Kamis 31 Oktober 2019 19:41 WIB</pubDate><dc:creator>Fadel Prayoga</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki-RSMxmx1vzf.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ima Mahdiah (Foto: Okezone/Fadel)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/10/31/338/2124286/fraksi-pdip-tawarkan-bantuan-untuk-sisir-apbd-dki-RSMxmx1vzf.jpg</image><title>Ima Mahdiah (Foto: Okezone/Fadel)</title></images><description>JAKARTA - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyatakan Jakarta siap membantu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bila mereka tak bisa menyisir APBD 2020 yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Seperti diketahui, DPRD DKI sempat menemukan anggaran yang tidak masuk akal dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2020. Di antaranya adalah pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp123 miliar. Jika ditotal, kedua anggaran itu mencapai Rp205 miliar.
&quot;Makanya kemarin kita juga menawarkan ke pak Anies, kalau memang TGUPP enggak bisa menyisir, kita (FPDIP) bantuin untuk itu,&quot; kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Anggaran Rp82 Miliar untuk Lem Aibon, Fraksi Golkar: Tak Perlu Diloloskan!
Ia mengaku telah menawarkan itu kepada Gubernur Anies Rasyid Baswedan, namun yang bersangkutan hingga kini belum memberikan jawaban. &quot;Belum, belum ada jawaban,&quot; kata mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
Berdasarkan pengalaman dirinya menjadi staf Ahok dahulu, kata dia, tak ada sekolah-sekolah yang berani mengajukan anggaran yang aneh-aneh seperti itu. Sebab, kala itu gubernurnya teliti memeriksa anggaran satu per satu secara detail.
&quot;Karena tahu setiap anggaran waktu itu benar-benar disisir sama Ahok, kalau saya lihat sekarang ini mungkin karena gubernurnya agak lengah jadi yang seperti itu dimasukin,&quot; ujarnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyatakan Jakarta siap membantu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bila mereka tak bisa menyisir APBD 2020 yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Seperti diketahui, DPRD DKI sempat menemukan anggaran yang tidak masuk akal dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2020. Di antaranya adalah pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp123 miliar. Jika ditotal, kedua anggaran itu mencapai Rp205 miliar.
&quot;Makanya kemarin kita juga menawarkan ke pak Anies, kalau memang TGUPP enggak bisa menyisir, kita (FPDIP) bantuin untuk itu,&quot; kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Anggaran Rp82 Miliar untuk Lem Aibon, Fraksi Golkar: Tak Perlu Diloloskan!
Ia mengaku telah menawarkan itu kepada Gubernur Anies Rasyid Baswedan, namun yang bersangkutan hingga kini belum memberikan jawaban. &quot;Belum, belum ada jawaban,&quot; kata mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
Berdasarkan pengalaman dirinya menjadi staf Ahok dahulu, kata dia, tak ada sekolah-sekolah yang berani mengajukan anggaran yang aneh-aneh seperti itu. Sebab, kala itu gubernurnya teliti memeriksa anggaran satu per satu secara detail.
&quot;Karena tahu setiap anggaran waktu itu benar-benar disisir sama Ahok, kalau saya lihat sekarang ini mungkin karena gubernurnya agak lengah jadi yang seperti itu dimasukin,&quot; ujarnya.</content:encoded></item></channel></rss>
