Dana sebesar Rp7,30 miliar lebih tersebut digunakan untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRA.https://news.okezone.com/read/2019/11/01/340/2124761/alokasi-rp7-3-miliar-untuk-pengadaan-mobil-dinas-pimpinan-dpr-aceh-dikritikidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/01/340/2124761/alokasi-rp7-3-miliar-untuk-pengadaan-mobil-dinas-pimpinan-dpr-aceh-dikritikhttps://news.okezone.com/read/2019/11/01/340/2124761/alokasi-rp7-3-miliar-untuk-pengadaan-mobil-dinas-pimpinan-dpr-aceh-dikritikJum'at 01 November 2019 21:32 WIBWindy PhagtaIlustrasi. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/01/340/2124761/alokasi-rp7-3-miliar-untuk-pengadaan-mobil-dinas-pimpinan-dpr-aceh-dikritik-PxB11CVrgW.jpgBANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengalokasikan dana Rp7,30 miliar lebih untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRA. Hal ini lantas dianggap pemborosan anggaran. Dana sebesar Rp7,30 miliar lebih tersebut digunakan untuk pengadaan satu unit mobil ketua DPRA senilai Rp1.942.080.000, dan tiga unit mobil wakil ketua DPRA senilai Rp4.616.640.000 dan kendaraan operasional Sekretaris DPRA Rp750.000.000. Dana bersumber dari APBA Tahun 2019. Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh. Hal itu dianggap hanya mempertontonkan kemewahan pejabat dengan menggunakan uang rakyat. “Ini bukan bagian ‘menjaga marwah’, akan tetapi bentuk kesewenang-wenangan dalam menggunakan anggaran daerah yang tidak berbasis pada kinerja Legislatif selama ini,” ujar Alfian, Jumat (1/11/2019). Alfian menambahkan, seharusnya pemerintah tidak perlu mempertontonkan fasilitas mewah namun, namun menekankan pada kinerja. “Walaupun dibenarkan secara aturan, tapi di tengah kondisi sosial rakyat Aceh dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum ada peluang terselesaikan, jelas tidak patut,” tambah Alfian. Alfian berharap DPRA dapat menyederhanakan kebutuhan fasilitas yang digunakan dengan menekankan prinsip ‘kesederhanaan, ekonomis dan efektif’.“Fasilitas mewah mau dibudayakan oleh pemerintah kita, akan tetapi tangung jawab DPRA terhadap rakyat Aceh yang telah memilih mareka lebih jauh penting dan seharusnya mareka menyadarinya,” keluh Alfian. MaTA sendiri menolak secara tegas pengadaan mobil mewah tersebut dengan dasar sangat mencederai keadilan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dan banyaknya pengangguran di Aceh.BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengalokasikan dana Rp7,30 miliar lebih untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRA. Hal ini lantas dianggap pemborosan anggaran. Dana sebesar Rp7,30 miliar lebih tersebut digunakan untuk pengadaan satu unit mobil ketua DPRA senilai Rp1.942.080.000, dan tiga unit mobil wakil ketua DPRA senilai Rp4.616.640.000 dan kendaraan operasional Sekretaris DPRA Rp750.000.000. Dana bersumber dari APBA Tahun 2019. Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh. Hal itu dianggap hanya mempertontonkan kemewahan pejabat dengan menggunakan uang rakyat. “Ini bukan bagian ‘menjaga marwah’, akan tetapi bentuk kesewenang-wenangan dalam menggunakan anggaran daerah yang tidak berbasis pada kinerja Legislatif selama ini,” ujar Alfian, Jumat (1/11/2019). Alfian menambahkan, seharusnya pemerintah tidak perlu mempertontonkan fasilitas mewah namun, namun menekankan pada kinerja. “Walaupun dibenarkan secara aturan, tapi di tengah kondisi sosial rakyat Aceh dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum ada peluang terselesaikan, jelas tidak patut,” tambah Alfian. Alfian berharap DPRA dapat menyederhanakan kebutuhan fasilitas yang digunakan dengan menekankan prinsip ‘kesederhanaan, ekonomis dan efektif’.“Fasilitas mewah mau dibudayakan oleh pemerintah kita, akan tetapi tangung jawab DPRA terhadap rakyat Aceh yang telah memilih mareka lebih jauh penting dan seharusnya mareka menyadarinya,” keluh Alfian. MaTA sendiri menolak secara tegas pengadaan mobil mewah tersebut dengan dasar sangat mencederai keadilan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, dan banyaknya pengangguran di Aceh.