Seperti diketahui, sejumlah anggaran tak masuk akal dalam KUA-PPAS ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta.https://news.okezone.com/read/2019/11/02/338/2124935/kepala-bappeda-dan-kadisparbud-mundur-dprd-dki-nilai-ada-paksaan-dari-aniesidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/02/338/2124935/kepala-bappeda-dan-kadisparbud-mundur-dprd-dki-nilai-ada-paksaan-dari-anieshttps://news.okezone.com/read/2019/11/02/338/2124935/kepala-bappeda-dan-kadisparbud-mundur-dprd-dki-nilai-ada-paksaan-dari-aniesSabtu 02 November 2019 16:04 WIBFadel PrayogaKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: Okezone.com/Fadel)https://img.okezone.com/content/2019/11/02/338/2124935/kepala-bappeda-dan-kadisparbud-mundur-dprd-dki-nilai-ada-paksaan-dari-anies-AjQehuxyNt.JPGJAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai mundurnya Kadisparbud, Edy Junaidi dan Kepala Bappeda, Sri Mahendra dari jabatannya terlihat ada unsur paksaan dari Gubernur Anies Baswedan. Hal itu dikarenakan adanya tekanan dari publik dalam melakukan pengawasan APBD tahun 2020. "Ya, bisa saja (ada paksaan dari Anies-red) dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini kan cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang ini," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (2/11/2019). Seperti diketahui, sejumlah anggaran tak masuk akal dalam KUA-PPAS ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta. Di antaranya adalah pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diunggah oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp123 miliar yang diunggah Sudin Pendidikan Jakarta Timur. Menurut dia, seharusnya tak perlu ada ribut-ribut soal pembahasan APBD bila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja secara baik dalam melakukan perencanaan sebuah anggaran. Anies Baswedan (Foto: Okezone/M Rizky) "Tapi kenapa itu terjadi, karena memang perenGembong Warsonocanaan kita sangat lemah," katanya. Meski begitu, kata dia, pihaknya meyakini bila pembahasan APBD tak akan molor. Sebab, seluruh SKPD sudah mengerti sistem dalam pengolahan anggaran. "Pembahasan (APBD) sih enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh," pungkasnya.JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai mundurnya Kadisparbud, Edy Junaidi dan Kepala Bappeda, Sri Mahendra dari jabatannya terlihat ada unsur paksaan dari Gubernur Anies Baswedan. Hal itu dikarenakan adanya tekanan dari publik dalam melakukan pengawasan APBD tahun 2020. "Ya, bisa saja (ada paksaan dari Anies-red) dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini kan cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang ini," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (2/11/2019). Seperti diketahui, sejumlah anggaran tak masuk akal dalam KUA-PPAS ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta. Di antaranya adalah pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar yang diunggah oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pembelian ballpoint sebesar Rp123 miliar yang diunggah Sudin Pendidikan Jakarta Timur. Menurut dia, seharusnya tak perlu ada ribut-ribut soal pembahasan APBD bila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja secara baik dalam melakukan perencanaan sebuah anggaran. Anies Baswedan (Foto: Okezone/M Rizky) "Tapi kenapa itu terjadi, karena memang perenGembong Warsonocanaan kita sangat lemah," katanya. Meski begitu, kata dia, pihaknya meyakini bila pembahasan APBD tak akan molor. Sebab, seluruh SKPD sudah mengerti sistem dalam pengolahan anggaran. "Pembahasan (APBD) sih enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh," pungkasnya.