Bamsoet mengimbau semua elemen masyarakat agar tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan GBHNhttps://news.okezone.com/read/2019/11/04/337/2125411/berkaca-kesuksesan-tiongkok-bamsoet-pastikan-gbhn-jawab-tantangan-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/04/337/2125411/berkaca-kesuksesan-tiongkok-bamsoet-pastikan-gbhn-jawab-tantangan-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2019/11/04/337/2125411/berkaca-kesuksesan-tiongkok-bamsoet-pastikan-gbhn-jawab-tantangan-indonesiaSenin 04 November 2019 11:29 WIBHarits Tryan AkhmadKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/11/04/337/2125411/berkaca-kesuksesan-tiongkok-bamsoet-pastikan-gbhn-jawab-tantangan-indonesia-EtEbptAh5E.jpgJAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengimbau semua elemen masyarakat agar tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN). “Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2019). Dikatakan Bamsoet, esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. “Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD),” imbuh dia. Baca Juga: GBHN Ikat Program Positif Dilanjutkan Presiden Selanjutnya Dengan berproses seperti itu, lanjut Bamsoet, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula interes kelompok. Tidak juga, rencana amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali, urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu. “GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target,” tutur Bamsoet. “Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN,” tambahnya.Dilanjutkan dia, draft GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu GBHN haruslah holistik. “Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis,” tegasnya. Selain itu, Bamsoet berkata roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah termasuk ancaman. “Maka, Halauan negara (apakah itu nanti dalam bentuk TAP MPR atau UU) akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinekaan bangsa,” tandas Bamsoet.JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengimbau semua elemen masyarakat agar tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN). “Sejatinya, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2019). Dikatakan Bamsoet, esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang. “Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD),” imbuh dia. Baca Juga: GBHN Ikat Program Positif Dilanjutkan Presiden Selanjutnya Dengan berproses seperti itu, lanjut Bamsoet, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula interes kelompok. Tidak juga, rencana amandemen untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan sebagai upaya memperbesar otot MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali, urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu. “GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target,” tutur Bamsoet. “Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN,” tambahnya.Dilanjutkan dia, draft GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa. Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu GBHN haruslah holistik. “Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis,” tegasnya. Selain itu, Bamsoet berkata roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah termasuk ancaman. “Maka, Halauan negara (apakah itu nanti dalam bentuk TAP MPR atau UU) akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinekaan bangsa,” tandas Bamsoet.