Nasir Djamil mengatakan pihaknya ingin ada pembahasan kembali terkait RKUHP. https://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2125955/komisi-iii-dpr-ingin-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-kembali-dibahasidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2125955/komisi-iii-dpr-ingin-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-kembali-dibahashttps://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2125955/komisi-iii-dpr-ingin-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-kembali-dibahasSelasa 05 November 2019 14:00 WIBHarits Tryan AkhmadKomisi III DPR, Nasir Djamil (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/11/05/337/2125955/komisi-iii-dpr-ingin-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-kembali-dibahas-HxRcscXbVy.jpg JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan pihaknya ingin ada pembahasan kembali terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan. “Kami pikir, itu memang harus diulang kembali hal-hal yang menimbulkan kontroversi,” ujar Nasir kepada wartawan, Selasa (5/11/2019). Nasir mengatakan, masyarakat masih menilai bahwa banyak pasal-pasal kontroversial yang harus diperbaiki, sehingga diperbulan pembahasan substansial masih harus dilakukan oleh DPR RI. Seperti mengundang pegiat-pegiat yang aktif mencurahkan pikirannya untuk RKUHP.  Baca juga: DPR: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang secara Total “Saya menyarankan agar ini lebih baik, kami ajak dan undang para pemangku kepentingan, juga pegiat-pegiat yang mencurahkan pikirannya untuk RKUHP,” imbuh dia. “Dan kemudian jangan sampai ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita ingin agar proses ini berlaku dengan damai sejak awal," tambah Nasir. Dia juga mengusulkan, agar masyarakat terutama pemerhati RKUHP dan RUU yang dianggap bermasalah harus diundang. Hal ini agar nantinya undang-undang yang dihasilkan tak lagi kontroversial dan bisa diterima masyarakat. "Bagaimanapun ceritanya, kitab besar ini harus memuat hal-hal yang besar agar bisa mendorong penegakan hukum yang lebih besar," tutur Nasir.  Baca juga: Kekerasan Seksual Terus Melonjak, RUU PKS Harus Segera Disahkan Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan RUU KUHP dan Revisi UU Pemasyarakatan (PAS) tidak akan dibahas kembali DPR periode 2019-2024. Karena kedua RUU itu sudah disepakati tingkat pertama dan tinggal disahkan. "Pada prinsip dasarnya itu ga boleh dibongkar. Tidak boleh, di pasal-pasal tidak boleh dibongkar tapi mungkin di penjelasan dipertajam saja apa yang dimaksud berkaitan dengan itu," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019. JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan pihaknya ingin ada pembahasan kembali terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan. “Kami pikir, itu memang harus diulang kembali hal-hal yang menimbulkan kontroversi,” ujar Nasir kepada wartawan, Selasa (5/11/2019). Nasir mengatakan, masyarakat masih menilai bahwa banyak pasal-pasal kontroversial yang harus diperbaiki, sehingga diperbulan pembahasan substansial masih harus dilakukan oleh DPR RI. Seperti mengundang pegiat-pegiat yang aktif mencurahkan pikirannya untuk RKUHP.  Baca juga: DPR: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang secara Total “Saya menyarankan agar ini lebih baik, kami ajak dan undang para pemangku kepentingan, juga pegiat-pegiat yang mencurahkan pikirannya untuk RKUHP,” imbuh dia. “Dan kemudian jangan sampai ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita ingin agar proses ini berlaku dengan damai sejak awal," tambah Nasir. Dia juga mengusulkan, agar masyarakat terutama pemerhati RKUHP dan RUU yang dianggap bermasalah harus diundang. Hal ini agar nantinya undang-undang yang dihasilkan tak lagi kontroversial dan bisa diterima masyarakat. "Bagaimanapun ceritanya, kitab besar ini harus memuat hal-hal yang besar agar bisa mendorong penegakan hukum yang lebih besar," tutur Nasir.  Baca juga: Kekerasan Seksual Terus Melonjak, RUU PKS Harus Segera Disahkan Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan RUU KUHP dan Revisi UU Pemasyarakatan (PAS) tidak akan dibahas kembali DPR periode 2019-2024. Karena kedua RUU itu sudah disepakati tingkat pertama dan tinggal disahkan. "Pada prinsip dasarnya itu ga boleh dibongkar. Tidak boleh, di pasal-pasal tidak boleh dibongkar tapi mungkin di penjelasan dipertajam saja apa yang dimaksud berkaitan dengan itu," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019.