Pihak Istana menghormati putusan pengadilan yang memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir.https://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2126022/sofyan-basir-bebas-istana-kita-hormati-kpk-jika-mau-kasasiidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2126022/sofyan-basir-bebas-istana-kita-hormati-kpk-jika-mau-kasasihttps://news.okezone.com/read/2019/11/05/337/2126022/sofyan-basir-bebas-istana-kita-hormati-kpk-jika-mau-kasasiSelasa 05 November 2019 15:50 WIBFakhrizal Fakhri Staf Khusus Kepresidenan, Fadjroel Rahman (foto: Sindo)https://img.okezone.com/content/2019/11/05/337/2126022/sofyan-basir-bebas-istana-kita-hormati-kpk-jika-mau-kasasi-gEnLinkW4z.jpg JAKARTA - Pihak Istana menghormati putusan pengadilan yang memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan, bahwa pemerintah juga akan menghormati bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Kita menghormati, putusan dari pengadilan tingkat pertama. Mungkin kalau KPK akan maju kasasi, tetap kita hormati," ujar dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).  Baca juga: Sofyan Basir Bebas, Wapres Ma'ruf Amin: Hormati Proses Hukum Mantan Komisaris Adhi Karya itu menerangkan, bahwa pemerintah akan selalu menghormati setiap putusan pengadilan hingga perundang-undangan yang ada. "Pada intinya pemerintah menghormati semua peraturan perundang-undangan, dan semua proses yang mengikutinya. Termasuk tadi soal UU KPK, kita menghormatinya. Apabila diuji materi," tandasnya.  Baca juga: Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK 3 Kali Kalah di Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor memvonis Sofyan tak bersalah dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Majelis hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham. "Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua," kata hakim ketua Hariono saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 4 November 2019. JAKARTA - Pihak Istana menghormati putusan pengadilan yang memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan, bahwa pemerintah juga akan menghormati bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Kita menghormati, putusan dari pengadilan tingkat pertama. Mungkin kalau KPK akan maju kasasi, tetap kita hormati," ujar dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).  Baca juga: Sofyan Basir Bebas, Wapres Ma'ruf Amin: Hormati Proses Hukum Mantan Komisaris Adhi Karya itu menerangkan, bahwa pemerintah akan selalu menghormati setiap putusan pengadilan hingga perundang-undangan yang ada. "Pada intinya pemerintah menghormati semua peraturan perundang-undangan, dan semua proses yang mengikutinya. Termasuk tadi soal UU KPK, kita menghormatinya. Apabila diuji materi," tandasnya.  Baca juga: Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK 3 Kali Kalah di Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor memvonis Sofyan tak bersalah dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Majelis hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham. "Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua," kata hakim ketua Hariono saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 4 November 2019.