Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.https://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126377/rapat-di-dpr-panglima-tni-bahas-persiapan-hadapi-pilkada-serentak-2020idhttps://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126377/rapat-di-dpr-panglima-tni-bahas-persiapan-hadapi-pilkada-serentak-2020https://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126377/rapat-di-dpr-panglima-tni-bahas-persiapan-hadapi-pilkada-serentak-2020Rabu 06 November 2019 12:21 WIBHarits Tryan AkhmadPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto rapat dengan Komisi I DPR. (Foto: Okezone.com/Harits Tryan)https://img.okezone.com/content/2019/11/06/337/2126377/rapat-di-dpr-panglima-tni-bahas-persiapan-hadapi-pilkada-serentak-2020-Tf2SFy0khZ.jpgJAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Dalam kesempatan itu, Marsekal Hadi memaparkan soal kesiapan pihaknya membantu mengamankan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah. “Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku,” ujar Hadi. Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Adapaun tahapan pelaksanaan Pilkada serentak mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020. Hadi mengatakan pihaknya sudah memperkirakan, ada daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang. “Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” ucapnya. Maka dari itu Hadi berkata, nantinya pasukan dari TNI seperti pada pemilu lalu akan bekerjasama dengan Polri demi menyukseskan pesta demokrasi itu dari adanya ancaman. “Potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi,” ucapnya.JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Dalam kesempatan itu, Marsekal Hadi memaparkan soal kesiapan pihaknya membantu mengamankan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah. “Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku,” ujar Hadi. Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Adapaun tahapan pelaksanaan Pilkada serentak mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020. Hadi mengatakan pihaknya sudah memperkirakan, ada daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang. “Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” ucapnya. Maka dari itu Hadi berkata, nantinya pasukan dari TNI seperti pada pemilu lalu akan bekerjasama dengan Polri demi menyukseskan pesta demokrasi itu dari adanya ancaman. “Potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi,” ucapnya.