Satuan Tugas Kementrian Desa menemukan desa ‘siluman’ alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawehttps://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126452/ada-desa-siluman-di-konawe-dpr-mengejutkanidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126452/ada-desa-siluman-di-konawe-dpr-mengejutkanhttps://news.okezone.com/read/2019/11/06/337/2126452/ada-desa-siluman-di-konawe-dpr-mengejutkanRabu 06 November 2019 14:37 WIBHarits Tryan AkhmadIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/11/06/337/2126452/ada-desa-siluman-di-konawe-dpr-mengejutkan-safmRxw7oJ.jpgJAKARTA - Satuan Tugas Kementrian Desa menemukan desa ‘siluman’ alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ironisnya, desa ini telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku kabar tersebut cukup mengejutkan. Apalagi hal itu juga diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah mendapatkan informasi tentang hal ini. “Pernyataan Menteri Keuangan akan adanya Desa fiktif memang cukup mengejutkan,” ujar Heri kepada Okezone, Rabu (6/11/2018). Baca Juga: Desa Fiktif Ditemukan di Konawe, Terima Dana Desa sejak 2015 Heri mengatakan, selama ini peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam mengawasi dana desa kurang optimal. Hal ini dibuktikan dalam 5 tahun masa pemerintahan pertama atas program Dana Desa ini masih terdapat adanya penyelewengan. “Penyelewengan dana oleh oknum aparat meskipun diklaim adanya pengawasan terpadu yang juga melibatkan berbagai pihak seperti pendamping desa, kepolisian, kejaksaan, LSM, masyarakat dan lain-lain,” kata dia. Baca Juga: Polri Dalami Desa Siluman yang Terima Dana Desa Sejak 2015 Oleh karena itu, Heri mendorong pemerintah segera memperdalam secara komprehensif atas kegiatan pengelolaan Dana Desa baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. “Evaluasi yang diberikan setiap tahunnya perlu diperkuat melalui sinergi dan sinkronisasi aturan/regulasi serta pengembangan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi,” tuturnya. “Bahkan pendalaman dapat mencakup re-evaluasi fundamental terkait pemetaan kebutuhan setiap desa, keselarasan dengan skala prioritas, pemenuhan regulasi standar akuntansi hingga regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang memperhitungkan risiko,” tambah dia. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa menemukan desa siluman alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ironisnya, desa ini telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah itu, setiap desa rata-rata mencapai Rp933,9 juta atau hampir Rp1 miliar. JAKARTA - Satuan Tugas Kementrian Desa menemukan desa ‘siluman’ alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ironisnya, desa ini telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Terkait hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku kabar tersebut cukup mengejutkan. Apalagi hal itu juga diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah mendapatkan informasi tentang hal ini. “Pernyataan Menteri Keuangan akan adanya Desa fiktif memang cukup mengejutkan,” ujar Heri kepada Okezone, Rabu (6/11/2018). Baca Juga: Desa Fiktif Ditemukan di Konawe, Terima Dana Desa sejak 2015 Heri mengatakan, selama ini peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam mengawasi dana desa kurang optimal. Hal ini dibuktikan dalam 5 tahun masa pemerintahan pertama atas program Dana Desa ini masih terdapat adanya penyelewengan. “Penyelewengan dana oleh oknum aparat meskipun diklaim adanya pengawasan terpadu yang juga melibatkan berbagai pihak seperti pendamping desa, kepolisian, kejaksaan, LSM, masyarakat dan lain-lain,” kata dia. Baca Juga: Polri Dalami Desa Siluman yang Terima Dana Desa Sejak 2015 Oleh karena itu, Heri mendorong pemerintah segera memperdalam secara komprehensif atas kegiatan pengelolaan Dana Desa baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. “Evaluasi yang diberikan setiap tahunnya perlu diperkuat melalui sinergi dan sinkronisasi aturan/regulasi serta pengembangan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi,” tuturnya. “Bahkan pendalaman dapat mencakup re-evaluasi fundamental terkait pemetaan kebutuhan setiap desa, keselarasan dengan skala prioritas, pemenuhan regulasi standar akuntansi hingga regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang memperhitungkan risiko,” tambah dia. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa menemukan desa siluman alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ironisnya, desa ini telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah itu, setiap desa rata-rata mencapai Rp933,9 juta atau hampir Rp1 miliar.