https://news.okezone.com/read/2019/11/08/337/2127486/pemerintah-bakal-hapus-6-juta-peserta-bpjs-kesehatan-yang-tak-dikenaliidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/08/337/2127486/pemerintah-bakal-hapus-6-juta-peserta-bpjs-kesehatan-yang-tak-dikenalihttps://news.okezone.com/read/2019/11/08/337/2127486/pemerintah-bakal-hapus-6-juta-peserta-bpjs-kesehatan-yang-tak-dikenaliJum'at 08 November 2019 17:18 WIBAvirista MidaadaMenko PMK Muhadjir Effendy saat Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Aisyiyah, Malang, Jumat (8/11/2019). (foto: Okezone/Avirista Midaada)https://img.okezone.com/content/2019/11/08/337/2127486/pemerintah-bakal-hapus-6-juta-peserta-bpjs-kesehatan-yang-tak-dikenali-fSjuedyWLC.jpgKOTA MALANG - Pemerintah berencana menghapus sejumlah data peserta BPJS yang identitasnya tidak dikenali, baik karena tidak mempunyai nomor induk kependudukan. "Laporan saya sementara akan ada cleanshing data dari penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang identitasnya tidak dikenali. Ada 6 juta akan kita keluarkan akan kita ganti yang terindentifikasi dengan baik," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja ke Rumah Sakit Aisyiyah, Malang, Jumat (8/11/2019). Baca Juga: Iuran Naik 100 Persen, Peserta BPJS Berbondong-bondong Turun Kelas dan Mundur  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/06/59446/305728_medium.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja Mulai Turunkan Kelas Layanan" width="100%" /> Menurutnya, sejumlah peserta BPJS PBI yang belum mempunyai E-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan didorong untuk segera mengurus supaya terindentifikasi sehingga tidak dicoret dari data. "Yang belum punya nik akan kita pastikan segera melalui dukcapik bahwa memastikan dia memang penduduk yang dibuktikan dengan NIK itu," ucap Muhadjir. Langkah ini, menurut Muhadjir, sebagai upaya penyerapan dana pemerintah supaya betul - betul tepat sasaran. "Agar penggunaan dana pemerintah BPJS betul-betul terserap oleh klien yang menjadi sasaran. Kalau data abal - abal bisa meragukan bahwa itu tepat sasaran," papar mantan Mendikbud itu. Sementara Direktur Utama (Dirut) BPJS Fahmi Idris menyatakan saat ini proses cleanshing atau pembersihan data sudah selesai dilakukan BPJS Kesehatan. "Cleanshing sudah selesai nanti akan kordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial) karena yang punya basis data itu Kemensos," tutur Fahmi. Baca Juga: Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Polemik Kenaikan BPJS Kesehatan  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/06/59446/305731_medium.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja Mulai Turunkan Kelas Layanan" width="100%" /> Ia menambahkan, setidaknya sudah ada 27 juta data yang dihapus dan hasilnya telah disampaikan ke Menteri Kesehatan, untuk selanjutnya dikordinasikan antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Kementerian Sosial (Kemensos). "Semua sudah selesai, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menemukan 27 juta data ya sudah kita cleanshing semua. Hasil cleanshing itu sudah disampaikan ke menkes menkes sudah sampaikan ke Mensos akan ada rapat lagi antar kementerian," urainya.KOTA MALANG - Pemerintah berencana menghapus sejumlah data peserta BPJS yang identitasnya tidak dikenali, baik karena tidak mempunyai nomor induk kependudukan. "Laporan saya sementara akan ada cleanshing data dari penerima BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang identitasnya tidak dikenali. Ada 6 juta akan kita keluarkan akan kita ganti yang terindentifikasi dengan baik," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja ke Rumah Sakit Aisyiyah, Malang, Jumat (8/11/2019). Baca Juga: Iuran Naik 100 Persen, Peserta BPJS Berbondong-bondong Turun Kelas dan Mundur  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/06/59446/305728_medium.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja Mulai Turunkan Kelas Layanan" width="100%" /> Menurutnya, sejumlah peserta BPJS PBI yang belum mempunyai E-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan didorong untuk segera mengurus supaya terindentifikasi sehingga tidak dicoret dari data. "Yang belum punya nik akan kita pastikan segera melalui dukcapik bahwa memastikan dia memang penduduk yang dibuktikan dengan NIK itu," ucap Muhadjir. Langkah ini, menurut Muhadjir, sebagai upaya penyerapan dana pemerintah supaya betul - betul tepat sasaran. "Agar penggunaan dana pemerintah BPJS betul-betul terserap oleh klien yang menjadi sasaran. Kalau data abal - abal bisa meragukan bahwa itu tepat sasaran," papar mantan Mendikbud itu. Sementara Direktur Utama (Dirut) BPJS Fahmi Idris menyatakan saat ini proses cleanshing atau pembersihan data sudah selesai dilakukan BPJS Kesehatan. "Cleanshing sudah selesai nanti akan kordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial) karena yang punya basis data itu Kemensos," tutur Fahmi. Baca Juga: Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Polemik Kenaikan BPJS Kesehatan  <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/06/59446/305731_medium.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja Mulai Turunkan Kelas Layanan" width="100%" /> Ia menambahkan, setidaknya sudah ada 27 juta data yang dihapus dan hasilnya telah disampaikan ke Menteri Kesehatan, untuk selanjutnya dikordinasikan antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Kementerian Sosial (Kemensos). "Semua sudah selesai, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menemukan 27 juta data ya sudah kita cleanshing semua. Hasil cleanshing itu sudah disampaikan ke menkes menkes sudah sampaikan ke Mensos akan ada rapat lagi antar kementerian," urainya.