Presiden Jokowi menyampaikan empat arahannya dalam rapat terbatas (Ratas) dengan topik cipta lapangan kerjahttps://news.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128346/4-arahan-jokowi-dalam-ratas-cipta-lapangan-kerjaidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128346/4-arahan-jokowi-dalam-ratas-cipta-lapangan-kerjahttps://news.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128346/4-arahan-jokowi-dalam-ratas-cipta-lapangan-kerjaSenin 11 November 2019 14:40 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas (Foto: Istimewa)https://img.okezone.com/content/2019/11/11/337/2128346/4-arahan-jokowi-dalam-ratas-cipta-lapangan-kerja-mDkRRvt8sf.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat arahannya dalam rapat terbatas (Ratas) dengan topik cipta lapangan kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Pertama, Jokowi ingin yang adanya perbaikan berkaitan dengan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja. "Saya kira beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat. Jika menghambat segera dipangkas, atau diusulkan untuk dipangkas pada Presiden," kata Jokowi. Kepala Negara memastikan bahwa pemerintah bersama DPR akan segera membahas omnibus law atau penyederhaan regulasi bersama DPR. Jokowi ingin mencontoh Amerika Serikat yang dinilainya berhasil menyederhanakan regulasi. "Saya perlu informasikan bahwa di AS kemarin Mendag AS Wilbur Ross bercerita ke saya di sana kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen dia harus cabut dua permen. Di sini juga mestinya bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau nerbitin satu permen harus cabut 40 permen. Karena permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali, Jadi tolong nanti mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong beberapa permen, kalau Amerika Serikat keluar satu memotong dua," terang dia. Baca Juga: Pujian Jokowi Dinilai Bukan untuk Airlangga sebagai Menteri, tapi Ketum Golkar Arahan kedua Jokowi yakni berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga. Ia pun ingin orientasi birokrasi ke depan bisa berorentasi pada kecepatan. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran, beriringan, dan paralel dalam memangkas birokrasi tersebut. "Mengubah cara kerja manual atau analaog ke cara kerja digital. Mengubah mainset dari dilayani menjadi melayani. Saya kira di Kemenpan-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas," tutur dia.Jokowi menyinggung rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga guna melakukan penyederhanaan regulasi tersebut agar setiap program pemerintah bisa segera dieksekusi. "Pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di setiap kementerian walau harus dilihat secara cermat kajiannya. Dan tidak kalah pentingnya mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. Jangan sampai kita masih bertele-tele diprosedur tapi goalsnya, hasilnya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," imbuhnya. Sementara, arahan ketiga Jokowi yakni memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk menata kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. "Dilihat betul supaya semuanya satu baris beriringan dalam cipta lapangan kerja. Para gubernur, bupati, walikota, DPRD, semua harus paham dan satu harus satu baris tentang urgensinya cipta lapangan kerja," jelas Kepala Negara. "Oleh sebab itu reformasi di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten dan kota baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi di daerah," tambahnya.Kepala Negara dalam arahan keempatnya di ratas cipta lapangan kerja meminta agar semua kementerian dan lembaga negara bisa melakukan reformasi besar-besaran dalam sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Menurut dia, kunci percepatan Indonesia dari negara menegah menjadi negara maju yakni penyiapan percepatan SDM agar bisa bersaing ke kompetisi global. "Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus terseksekusi di lapangan, kartu pra kerja, sistem manajemen semua harus disiapkan. Sehingga Pada saat Januari dikeluarkan betul-betul sitem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor, Pelatihan vokasi tidak hanya dilakukan oleh BLK. berkali-kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan, " pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat arahannya dalam rapat terbatas (Ratas) dengan topik cipta lapangan kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Pertama, Jokowi ingin yang adanya perbaikan berkaitan dengan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja. "Saya kira beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat. Jika menghambat segera dipangkas, atau diusulkan untuk dipangkas pada Presiden," kata Jokowi. Kepala Negara memastikan bahwa pemerintah bersama DPR akan segera membahas omnibus law atau penyederhaan regulasi bersama DPR. Jokowi ingin mencontoh Amerika Serikat yang dinilainya berhasil menyederhanakan regulasi. "Saya perlu informasikan bahwa di AS kemarin Mendag AS Wilbur Ross bercerita ke saya di sana kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen dia harus cabut dua permen. Di sini juga mestinya bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau nerbitin satu permen harus cabut 40 permen. Karena permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali, Jadi tolong nanti mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong beberapa permen, kalau Amerika Serikat keluar satu memotong dua," terang dia. Baca Juga: Pujian Jokowi Dinilai Bukan untuk Airlangga sebagai Menteri, tapi Ketum Golkar Arahan kedua Jokowi yakni berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga. Ia pun ingin orientasi birokrasi ke depan bisa berorentasi pada kecepatan. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran, beriringan, dan paralel dalam memangkas birokrasi tersebut. "Mengubah cara kerja manual atau analaog ke cara kerja digital. Mengubah mainset dari dilayani menjadi melayani. Saya kira di Kemenpan-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas," tutur dia.Jokowi menyinggung rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga guna melakukan penyederhanaan regulasi tersebut agar setiap program pemerintah bisa segera dieksekusi. "Pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di setiap kementerian walau harus dilihat secara cermat kajiannya. Dan tidak kalah pentingnya mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. Jangan sampai kita masih bertele-tele diprosedur tapi goalsnya, hasilnya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," imbuhnya. Sementara, arahan ketiga Jokowi yakni memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk menata kembali tata hubungan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. "Dilihat betul supaya semuanya satu baris beriringan dalam cipta lapangan kerja. Para gubernur, bupati, walikota, DPRD, semua harus paham dan satu harus satu baris tentang urgensinya cipta lapangan kerja," jelas Kepala Negara. "Oleh sebab itu reformasi di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten dan kota baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi di daerah," tambahnya.Kepala Negara dalam arahan keempatnya di ratas cipta lapangan kerja meminta agar semua kementerian dan lembaga negara bisa melakukan reformasi besar-besaran dalam sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Menurut dia, kunci percepatan Indonesia dari negara menegah menjadi negara maju yakni penyiapan percepatan SDM agar bisa bersaing ke kompetisi global. "Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus terseksekusi di lapangan, kartu pra kerja, sistem manajemen semua harus disiapkan. Sehingga Pada saat Januari dikeluarkan betul-betul sitem yang terintegrasi dan berbasis digital. Mudah dikontrol dan mudah dimonitor, Pelatihan vokasi tidak hanya dilakukan oleh BLK. berkali-kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan, " pungkasnya.