KPK tercatat belum melakukan Operasi Tangkap Tangan sejak UU Nomor 19 Tahun 2019 diberlakukan pada 17 Oktober 2019.https://news.okezone.com/read/2019/11/16/337/2130577/ott-kpk-nihil-pasca-uu-baru-ini-kata-saut-situmorangidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/16/337/2130577/ott-kpk-nihil-pasca-uu-baru-ini-kata-saut-situmoranghttps://news.okezone.com/read/2019/11/16/337/2130577/ott-kpk-nihil-pasca-uu-baru-ini-kata-saut-situmorangSabtu 16 November 2019 00:36 WIBDebrinata RizkyWakil Ketua KPK Saut Situmorang (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/11/16/337/2130577/ott-kpk-nihil-pasca-uu-baru-ini-kata-saut-situmorang-YKKo2wCOi7.jpgJAKARTA - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Setelah hampir sebulan UU tersebut diberlakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat belum melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang berkelit saat ditanya oleh awak media terkait nihilnya OTT KPK pasca-diberlakukan UU yang baru. Ia mengklaim bahwa KPK belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi sehingga tidak ada OTT dalam kurun waktu sebulan belakangan. Baca Juga: Pimpinan KPK: Perppu Semakin Cepat Dikeluarkan, Lebih Bagus  "Jadi enggak bisa dipaksa nangkepin orang gitu, kalau enggak nemu gimana, ya orang belum nemu, yang jelas kita masih tetap kerja," kata Saut saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019). Lebih lanjut, Saut berjanji akan tetap bertanggungjawab terhadap jabatannya hingga Desember 2019, nanti. Ia mengaku akan tetap melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. "Intinya saya akan tetap bertanggung jawab dengan jabatan saya dan bekerja sebagaimana biasa, KPK juga tidak bisa memberi tahu siapa yang sedang mereka intai sebelum ada bukti jadi ditunggu saja," ujarnya. Baca Juga: Pasca-Diberlakukan UU KPK Baru, Saut Situmorang: Kita Enggak Takut! Sebelumnya, Saut meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Saut, kesimpulan pertemuan antara aktivis antikorupsi dengan KPK yakni untuk meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu. "Jadi intinya bahwa kunjungan hari ini ada kurang lebih 15 tokoh yang konsisten terus membantu dan kesimpulan saya, bahwa kita bicara hari ini, Perppu diminta semakin cepat dikeluarkan, semakin bagus," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019). Saut menjelaskan, bahwa ada alternatif yang disiapkan selain menunggu keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Namun, Saut enggan membeberkan upaya lain yang akan ditempuh untuk membatalkan UU baru KPK. "Di samping itu, kita ada alternatif lain, tapi kita belum sebutkan disini, jadi sekali lagi terima kasih," ujar Saut.JAKARTA - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Setelah hampir sebulan UU tersebut diberlakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat belum melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang berkelit saat ditanya oleh awak media terkait nihilnya OTT KPK pasca-diberlakukan UU yang baru. Ia mengklaim bahwa KPK belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi sehingga tidak ada OTT dalam kurun waktu sebulan belakangan. Baca Juga: Pimpinan KPK: Perppu Semakin Cepat Dikeluarkan, Lebih Bagus  "Jadi enggak bisa dipaksa nangkepin orang gitu, kalau enggak nemu gimana, ya orang belum nemu, yang jelas kita masih tetap kerja," kata Saut saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019). Lebih lanjut, Saut berjanji akan tetap bertanggungjawab terhadap jabatannya hingga Desember 2019, nanti. Ia mengaku akan tetap melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. "Intinya saya akan tetap bertanggung jawab dengan jabatan saya dan bekerja sebagaimana biasa, KPK juga tidak bisa memberi tahu siapa yang sedang mereka intai sebelum ada bukti jadi ditunggu saja," ujarnya. Baca Juga: Pasca-Diberlakukan UU KPK Baru, Saut Situmorang: Kita Enggak Takut! Sebelumnya, Saut meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Saut, kesimpulan pertemuan antara aktivis antikorupsi dengan KPK yakni untuk meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu. "Jadi intinya bahwa kunjungan hari ini ada kurang lebih 15 tokoh yang konsisten terus membantu dan kesimpulan saya, bahwa kita bicara hari ini, Perppu diminta semakin cepat dikeluarkan, semakin bagus," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019). Saut menjelaskan, bahwa ada alternatif yang disiapkan selain menunggu keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Namun, Saut enggan membeberkan upaya lain yang akan ditempuh untuk membatalkan UU baru KPK. "Di samping itu, kita ada alternatif lain, tapi kita belum sebutkan disini, jadi sekali lagi terima kasih," ujar Saut.