<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title> Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan, DPRD: Jangan Sampai Ada Titipan dari TGUPP   </title><description>Gembong Warsono meminta kepada BKD, agar membuka proses lelang 12 jabatan di lingkungan Pemprov DKI secara transparan.&amp;nbsp;</description><link>https://news.okezone.com/read/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp"/><item><title> Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan, DPRD: Jangan Sampai Ada Titipan dari TGUPP   </title><link>https://news.okezone.com/read/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp</guid><pubDate>Sabtu 16 November 2019 10:08 WIB</pubDate><dc:creator>Fadel Prayoga</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp-Smwq2RjYVx.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Illustrasi PNS (foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2019/11/16/338/2130656/pemprov-dki-lelang-12-jabatan-dprd-jangan-sampai-ada-titipan-dari-tgupp-Smwq2RjYVx.jpg</image><title>Illustrasi PNS (foto: Okezone.com)</title></images><description>

JAKARTA - Angggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar membuka proses lelang 12 jabatan di lingkungan Pemprov DKI secara transparan.

Ia pun mengingatkan agar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak ikut campur hingga menitipkan orang supaya bisa menduduki jabatan tertentu.

&quot;Iya lah (jangan sampai ada titipan dari TGUPP),&quot; kata Gembong kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).
Baca juga: BKD DKI Resmi Buka Lelang Jabatan untuk 12 Posisi yang Kosong
&amp;nbsp;
Menurut dia dengan adanya proses transparansi dalam melakukan seleksi pejabat, maka nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

&quot;Harus terbuka, supaya mendapatkan figur yang handal, tanpa beban,&quot; ujarnya.
&amp;nbsp;Baca juga: DPRD Minta BPAD Cermat dalam Mendata Aset Milik Pemprov DKI
Politikus PDIP itu berharap hasil seleksi lelang jabatan bisa mendapatkan pejabat yang mampu melakukan percepatan program pembangunan dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

&quot;Mudah-mudahan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Pemprov dapat menghasilkan pejabat yang paham betul terhadap jabatan yang diembannya,&quot; katanya.

Seperti diketahui, BKD DKI Jakarta resmi membuka seleksi pencarian 10 jabatan kosong pada jabatan tinggi pratama serta 2 jabatan tinggi madya di lingkugan Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada pertengahan November ini.

Adapun dua jabatan pimpinan tinggi madya yang lowong antara lain Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdangangan dan Transportasi serta Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Sementara, 10 jabatan pimpinan tinggi pratama antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) lelang dibuka secara nasional.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Biro Umum dibuka untuk kalangan ASN lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
</description><content:encoded>

JAKARTA - Angggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar membuka proses lelang 12 jabatan di lingkungan Pemprov DKI secara transparan.

Ia pun mengingatkan agar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak ikut campur hingga menitipkan orang supaya bisa menduduki jabatan tertentu.

&quot;Iya lah (jangan sampai ada titipan dari TGUPP),&quot; kata Gembong kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).
Baca juga: BKD DKI Resmi Buka Lelang Jabatan untuk 12 Posisi yang Kosong
&amp;nbsp;
Menurut dia dengan adanya proses transparansi dalam melakukan seleksi pejabat, maka nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

&quot;Harus terbuka, supaya mendapatkan figur yang handal, tanpa beban,&quot; ujarnya.
&amp;nbsp;Baca juga: DPRD Minta BPAD Cermat dalam Mendata Aset Milik Pemprov DKI
Politikus PDIP itu berharap hasil seleksi lelang jabatan bisa mendapatkan pejabat yang mampu melakukan percepatan program pembangunan dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

&quot;Mudah-mudahan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Pemprov dapat menghasilkan pejabat yang paham betul terhadap jabatan yang diembannya,&quot; katanya.

Seperti diketahui, BKD DKI Jakarta resmi membuka seleksi pencarian 10 jabatan kosong pada jabatan tinggi pratama serta 2 jabatan tinggi madya di lingkugan Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada pertengahan November ini.

Adapun dua jabatan pimpinan tinggi madya yang lowong antara lain Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdangangan dan Transportasi serta Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Sementara, 10 jabatan pimpinan tinggi pratama antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) lelang dibuka secara nasional.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Biro Umum dibuka untuk kalangan ASN lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
</content:encoded></item></channel></rss>
