Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Yonny Tri Prayitno meminta para pengusaha untuk saling menguntungkanhttps://news.okezone.com/read/2019/11/17/340/2130902/melihat-nasib-pendidikan-12-000-anak-indonesia-di-sabah-dan-sarawakidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/17/340/2130902/melihat-nasib-pendidikan-12-000-anak-indonesia-di-sabah-dan-sarawakhttps://news.okezone.com/read/2019/11/17/340/2130902/melihat-nasib-pendidikan-12-000-anak-indonesia-di-sabah-dan-sarawakMinggu 17 November 2019 23:30 WIBAde Putrailustrasihttps://img.okezone.com/content/2019/11/17/340/2130902/melihat-nasib-pendidikan-12-000-anak-indonesia-di-sabah-dan-sarawak-6x51EpS5hS.jpgBINTULU - Di Negeri Sarawak, Malaysia terdapat 64 Community Learning Center (CLC). CLC adalah institusi pendidikan yang menyediakan akses pelayanan pendidikan dasar (SD) bagi anak-anak pekerja ladang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di Sarawak. Maka dari itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Yonny Tri Prayitno meminta para pengusaha untuk saling menguntungkan dengan menyediakan pelayanan pendidikan untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkerja di perusahaannya. "Jadi, kalau anak-anak Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di sekolah dan mendapatkan pendidikan, anak-anak tersebut akan tenang sehingga orang tuanya juga akan tenang dalam bekerja. Orang tuanya tidak perlu lagi membawa anak-anak dalam bekerja. Karena sudah dititipkan ke guru-guru di sekolah," tutur Yonny Tri Prayitno usai menghadiri kegiatan Jambore Anak Indonesia di Malaysia Zona Sarawak (Jaim Zore) di lapangan kawasan Ladang Saremas Wilmar Internasional, Bintulu, Sarawak, Malaysia, Minggu (17/11/2019). Ia melanjutkan, jika anak-anak PMI dapat pendidikan seperti di tanah air, maka orang tua akan bekerja lebih maksimal sehingga produktivitas perusahaan akan meningkatkan. "Jadi ini saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Perusahaan akan mendapatkan produktivitas dari pekerja yang tinggi. Orang tua juga akan tenang karena anak-anaknya dijaga oleh guru-guru," terangnya. KJRI, kata Yonny Tri Prayitno, juga terus mendorong pengusaha untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pekerja. Hal tersebut sudah mulai terlihat mendapatkan respon positif. "Memang saat ini belum semua ladang memiliki sekolah untuk anak pekerja. Namun saat ini sudah ada 64 Community Learning Center di seluruh Sarawak. Beberapa kendala yang dihadapi CLC adalah proses perizinan. Dari 64 CLC yang ada, 16 diantaranya sudah memiliki izin," terang dia. Karena, sambung dia, CLC harus melalui proses pengajuan dan perlengkapan administrasi untuk bisa memperoleh izin. Izin tersebut agar anak-anak dan guru mendapatkan permit. Dengan adanya izin ini, akan semakin mempermudah anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. "Namun saat ini berdasarkan peraturan yang ada di Malaysia pihak Indonesia hanya diperbolehkan mendirikan sekolah hingga tingkatan SD. Untuk anak PMI yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi akan disiapkan beasiswa di Indonesia," kata dia. KJRI juga sedang mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah perbatasan untuk mendirikan sekolah berasrama di perbatasan. Hal itu juga akan mempermudah orang tua untuk menjenguk anaknya. Karena rata-rata PMI enggan melepaskan anaknya untuk pergi jauh. "Saat ini anak-anak yang ingin melanjutkan ke tingkat SMP bisa namun tidak resmi. Kedepannya akan dicobakan untuk kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi dan kementrian terkait untuk membangun sekolah di perbatasan yang memiliki asrama," ujar Yonny Tri Prayitno. Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Mokhammad Farid Maruf menambahkan, KBRI Kuala Lumpur bertugas memfasilitasi akses pendidikan bagi anak Indonesia baik di wilayah Semenanjung atau Sabah, Sarawak. Namun, wilayah yang baru mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia yakni baru di Sabah dan Sarawak. "KBRI sebagai fasilitator bersama Kemendikbud. Kemendikbud yang mengirimkan guru-guru ke wilayah Sabah dan Sarawak dalam satu tahun sekitar 300 orang. Kemudian untuk guru pamong yakni orang Indonesia yang berada di Malaysia yang sebelumnya tidak menjadi guru ada sekitar 400 orang. Terhadap guru pamong tersebut KBRI Kuala Lumpur terus memberikan pelatihan," tutur Farid. KBRI Kuala Lumpur, sambungnya, saat ini sedang mengusahakan perizinan sekolah untuk anak Indonesia di wilayah Semenanjung, Malaysia. Pemerintah Malaysia belum memberikan izin untuk aktivitas seperti CLC di wilayah Semenanjung. "Tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia secara umum memberikan dukungan," ujarnya. Total CLC di wilayah Sabah dan Sarawak berjumlah 370. Dengan siswa sekitar 12.000 jiwa. Jumlah tersebut tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Ada juga yang mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau program kejar paket yang diikuti sekitar 12.000 hingga 14.000 orang. Jadi total sekitar 27.000 jiwa yang bersekolah di jenjang SD dan SMP di wilayah Sabah dan Sarawak. Setelah lulus SMP, siswa tersebut akan direpatriasi ke Indonesia. Pada Agustus lalu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan 620 siswa untuk masuk sekolah di Indonesia. 500 diantaranya bahkan mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Kemudian sisanya akan dicarikan beasiswa di yayasan. Kemudian setelah lulus SMA di Indonesia, siswa anak PMI tersebut ada beasiswa khusus Afirmasi Dikti. Pada tahun ini ada 120 anak yang lolos di perguruan tinggi. Ditambah dengan yang memperoleh beasiswa bidikmisi sekitar 148 siswa. "Beberapa siswa alumni CLC ada juga yang mendapatkan beasiswa ke China, sekolah pilot, pramugari. Anak-anak alumni CLC juga diakui memiliki daya juang tinggi jika dibandingkan dengan siswa lokal," ujarnya. Pada intinya, kata Farid, endidikan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi KBRI Kuala Lumpur karena jumlah siswa akan terus bertambah. "Kenyataannya kebanyakan pekerja tidak memiliki dokumen sehingga enggan menyekolahkan anaknya," tutup dia. BINTULU - Di Negeri Sarawak, Malaysia terdapat 64 Community Learning Center (CLC). CLC adalah institusi pendidikan yang menyediakan akses pelayanan pendidikan dasar (SD) bagi anak-anak pekerja ladang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di Sarawak. Maka dari itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Yonny Tri Prayitno meminta para pengusaha untuk saling menguntungkan dengan menyediakan pelayanan pendidikan untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkerja di perusahaannya. "Jadi, kalau anak-anak Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di sekolah dan mendapatkan pendidikan, anak-anak tersebut akan tenang sehingga orang tuanya juga akan tenang dalam bekerja. Orang tuanya tidak perlu lagi membawa anak-anak dalam bekerja. Karena sudah dititipkan ke guru-guru di sekolah," tutur Yonny Tri Prayitno usai menghadiri kegiatan Jambore Anak Indonesia di Malaysia Zona Sarawak (Jaim Zore) di lapangan kawasan Ladang Saremas Wilmar Internasional, Bintulu, Sarawak, Malaysia, Minggu (17/11/2019). Ia melanjutkan, jika anak-anak PMI dapat pendidikan seperti di tanah air, maka orang tua akan bekerja lebih maksimal sehingga produktivitas perusahaan akan meningkatkan. "Jadi ini saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Perusahaan akan mendapatkan produktivitas dari pekerja yang tinggi. Orang tua juga akan tenang karena anak-anaknya dijaga oleh guru-guru," terangnya. KJRI, kata Yonny Tri Prayitno, juga terus mendorong pengusaha untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pekerja. Hal tersebut sudah mulai terlihat mendapatkan respon positif. "Memang saat ini belum semua ladang memiliki sekolah untuk anak pekerja. Namun saat ini sudah ada 64 Community Learning Center di seluruh Sarawak. Beberapa kendala yang dihadapi CLC adalah proses perizinan. Dari 64 CLC yang ada, 16 diantaranya sudah memiliki izin," terang dia. Karena, sambung dia, CLC harus melalui proses pengajuan dan perlengkapan administrasi untuk bisa memperoleh izin. Izin tersebut agar anak-anak dan guru mendapatkan permit. Dengan adanya izin ini, akan semakin mempermudah anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. "Namun saat ini berdasarkan peraturan yang ada di Malaysia pihak Indonesia hanya diperbolehkan mendirikan sekolah hingga tingkatan SD. Untuk anak PMI yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi akan disiapkan beasiswa di Indonesia," kata dia. KJRI juga sedang mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah perbatasan untuk mendirikan sekolah berasrama di perbatasan. Hal itu juga akan mempermudah orang tua untuk menjenguk anaknya. Karena rata-rata PMI enggan melepaskan anaknya untuk pergi jauh. "Saat ini anak-anak yang ingin melanjutkan ke tingkat SMP bisa namun tidak resmi. Kedepannya akan dicobakan untuk kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi dan kementrian terkait untuk membangun sekolah di perbatasan yang memiliki asrama," ujar Yonny Tri Prayitno. Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Mokhammad Farid Maruf menambahkan, KBRI Kuala Lumpur bertugas memfasilitasi akses pendidikan bagi anak Indonesia baik di wilayah Semenanjung atau Sabah, Sarawak. Namun, wilayah yang baru mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia yakni baru di Sabah dan Sarawak. "KBRI sebagai fasilitator bersama Kemendikbud. Kemendikbud yang mengirimkan guru-guru ke wilayah Sabah dan Sarawak dalam satu tahun sekitar 300 orang. Kemudian untuk guru pamong yakni orang Indonesia yang berada di Malaysia yang sebelumnya tidak menjadi guru ada sekitar 400 orang. Terhadap guru pamong tersebut KBRI Kuala Lumpur terus memberikan pelatihan," tutur Farid. KBRI Kuala Lumpur, sambungnya, saat ini sedang mengusahakan perizinan sekolah untuk anak Indonesia di wilayah Semenanjung, Malaysia. Pemerintah Malaysia belum memberikan izin untuk aktivitas seperti CLC di wilayah Semenanjung. "Tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia secara umum memberikan dukungan," ujarnya. Total CLC di wilayah Sabah dan Sarawak berjumlah 370. Dengan siswa sekitar 12.000 jiwa. Jumlah tersebut tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Ada juga yang mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau program kejar paket yang diikuti sekitar 12.000 hingga 14.000 orang. Jadi total sekitar 27.000 jiwa yang bersekolah di jenjang SD dan SMP di wilayah Sabah dan Sarawak. Setelah lulus SMP, siswa tersebut akan direpatriasi ke Indonesia. Pada Agustus lalu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan 620 siswa untuk masuk sekolah di Indonesia. 500 diantaranya bahkan mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Kemudian sisanya akan dicarikan beasiswa di yayasan. Kemudian setelah lulus SMA di Indonesia, siswa anak PMI tersebut ada beasiswa khusus Afirmasi Dikti. Pada tahun ini ada 120 anak yang lolos di perguruan tinggi. Ditambah dengan yang memperoleh beasiswa bidikmisi sekitar 148 siswa. "Beberapa siswa alumni CLC ada juga yang mendapatkan beasiswa ke China, sekolah pilot, pramugari. Anak-anak alumni CLC juga diakui memiliki daya juang tinggi jika dibandingkan dengan siswa lokal," ujarnya. Pada intinya, kata Farid, endidikan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi KBRI Kuala Lumpur karena jumlah siswa akan terus bertambah. "Kenyataannya kebanyakan pekerja tidak memiliki dokumen sehingga enggan menyekolahkan anaknya," tutup dia.