Ketua DPP Partai Nasdem menilai tidak ada hal yang luar biasa terkait pertemuan antara elit PKS dan Berkaryahttps://news.okezone.com/read/2019/11/20/337/2132033/nasdem-nilai-pertemuan-pks-dan-partai-berkarya-tak-berpengaruhidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/20/337/2132033/nasdem-nilai-pertemuan-pks-dan-partai-berkarya-tak-berpengaruhhttps://news.okezone.com/read/2019/11/20/337/2132033/nasdem-nilai-pertemuan-pks-dan-partai-berkarya-tak-berpengaruhRabu 20 November 2019 05:35 WIBMuhamad RizkyPertemuan PKS dan Partai Berkarya (Foto: Okezone/Harits)https://img.okezone.com/content/2019/11/20/337/2132033/nasdem-nilai-pertemuan-pks-dan-partai-berkarya-tidak-memengaruhi-apa-apa-41vasUYIrd.jpgJAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiqulhadi menilai tidak ada hal yang luar biasa terkait pertemuan antara elit PKS dan Berkarya. Pertemuan itu juga dianggap tidak memengaruhi soal kekuatan oposisi. "Tidak berpengaruh karena (Partai) Berkarya tidak ada di parlemen," kata Taufiqulhadi saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (20/11/2019). Menurutnya pertemuan antara PKS dan Berkarya sebagai suatu hal yang wajar. Terlebih keduanya memang sama-sama satu koalisi saat Pilpres 2019 lalu. "Secara politis tidak ada yang salah karena kedua partai itu berada dalam suatu koalisi sebelumnya," tutur Taufiqulhadi. Baca Juga: Pertemuan dengan PKS Dicurigai, Nasdem Bandingkan PDIP yang Rangkul Gerindra Taufiqulhadi yang baru saja diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Agraria itu menjelaskan bahwa, kedua partai tersebut hanya sebatas melakukan silaturahmi antar parpol, hal itu dilakukan untuk memperkuat hubungan partai. "Jadi saya pikir itu dalam rencana mempererat hubungan yang telah terbina sebelumnya. Jadi di mata Nasdem, itu hal yang wajar-wajar saja," ungkapnya. "Apa lagi dalam agama disebutkan, silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rejeki," tukasnya. Diketahui sebelumnya elit Partai Berkarya baru saja melangsungkan pertemuan dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertemuan itu menghasilkan beberapa nota kesepahaman politik antara kedua partai. Berikut isi nota kesepahaman politik antara PKS dan Partai Berkarya: 1. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa. 3. Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis 4. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, di antamnya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya. 5. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada 2020 dengan cara bermanabat dan penuh keberkahan. menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiqulhadi menilai tidak ada hal yang luar biasa terkait pertemuan antara elit PKS dan Berkarya. Pertemuan itu juga dianggap tidak memengaruhi soal kekuatan oposisi. "Tidak berpengaruh karena (Partai) Berkarya tidak ada di parlemen," kata Taufiqulhadi saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (20/11/2019). Menurutnya pertemuan antara PKS dan Berkarya sebagai suatu hal yang wajar. Terlebih keduanya memang sama-sama satu koalisi saat Pilpres 2019 lalu. "Secara politis tidak ada yang salah karena kedua partai itu berada dalam suatu koalisi sebelumnya," tutur Taufiqulhadi. Baca Juga: Pertemuan dengan PKS Dicurigai, Nasdem Bandingkan PDIP yang Rangkul Gerindra Taufiqulhadi yang baru saja diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Agraria itu menjelaskan bahwa, kedua partai tersebut hanya sebatas melakukan silaturahmi antar parpol, hal itu dilakukan untuk memperkuat hubungan partai. "Jadi saya pikir itu dalam rencana mempererat hubungan yang telah terbina sebelumnya. Jadi di mata Nasdem, itu hal yang wajar-wajar saja," ungkapnya. "Apa lagi dalam agama disebutkan, silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rejeki," tukasnya. Diketahui sebelumnya elit Partai Berkarya baru saja melangsungkan pertemuan dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertemuan itu menghasilkan beberapa nota kesepahaman politik antara kedua partai. Berikut isi nota kesepahaman politik antara PKS dan Partai Berkarya: 1. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945.2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa. 3. Memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis 4. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka, di antamnya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya. 5. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada 2020 dengan cara bermanabat dan penuh keberkahan. menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.