Minggu depan, Senin (atau) Selasa Banggar untuk menetapkan KUA-PPAS.https://news.okezone.com/read/2019/11/21/338/2132735/dprd-dki-bakal-pangkas-anggaran-2020-sebesar-rp10-triliunidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/21/338/2132735/dprd-dki-bakal-pangkas-anggaran-2020-sebesar-rp10-triliunhttps://news.okezone.com/read/2019/11/21/338/2132735/dprd-dki-bakal-pangkas-anggaran-2020-sebesar-rp10-triliunKamis 21 November 2019 15:29 WIBSarah HutagaolWakil Ketua DPRD DKI M Taufikhttps://img.okezone.com/content/2019/11/21/338/2132735/dprd-dki-bakal-pangkas-anggaran-2020-sebesar-rp10-triliun-Azk7Dkmg6B.jpgJAKARTA - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di DKI Jakarta 2020 akan dibahas di rapat badan anggaran (Banggar) pada Senin pekan depan. Dalam rapat Banggar pekan depan tersebut nantinya akan menggodok dan juga menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 2020. Pasalnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut antara anggaran belanja dan pendapat DKI Jakarta tidak seimbang, yakni Rp97 triliun yang diusulkan untuk anggaran belanja, namun kemampuan keuangan hanya sebesar Rp87 triliun. "Minggu depan, Senin (atau) Selasa Banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," ucap Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M. Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). Dengan adanya defisit sebanyak Rp 10 triliun, Taufik pun berharap nantinya anggota dewan mampu menyisir usulan anggaran belanja mana saja yang akan diprioritaskan, dan yang akan dihapus. "Ada pengurangan ada penghapusan di sektor sektor yang enggak terlalu penting yang bisa dikerjain nanti. Misalnya gini renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipakai enggak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," ungkapnya. Baca Juga : Menko Polhukam: Tak Perlu Pengamanan Khusus di Acara Reuni 212 Diberitakan sebelumnya, Saefullah menyebutkan bahwa beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan. Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta awalnya mengajukan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp1,4 triliun. Kemudian, ada tambahan anggaran Rp1,16 triliun.JAKARTA - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di DKI Jakarta 2020 akan dibahas di rapat badan anggaran (Banggar) pada Senin pekan depan. Dalam rapat Banggar pekan depan tersebut nantinya akan menggodok dan juga menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 2020. Pasalnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut antara anggaran belanja dan pendapat DKI Jakarta tidak seimbang, yakni Rp97 triliun yang diusulkan untuk anggaran belanja, namun kemampuan keuangan hanya sebesar Rp87 triliun. "Minggu depan, Senin (atau) Selasa Banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," ucap Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M. Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). Dengan adanya defisit sebanyak Rp 10 triliun, Taufik pun berharap nantinya anggota dewan mampu menyisir usulan anggaran belanja mana saja yang akan diprioritaskan, dan yang akan dihapus. "Ada pengurangan ada penghapusan di sektor sektor yang enggak terlalu penting yang bisa dikerjain nanti. Misalnya gini renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipakai enggak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," ungkapnya. Baca Juga : Menko Polhukam: Tak Perlu Pengamanan Khusus di Acara Reuni 212 Diberitakan sebelumnya, Saefullah menyebutkan bahwa beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan. Sekadar diketahui, Pemprov DKI Jakarta awalnya mengajukan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp1,4 triliun. Kemudian, ada tambahan anggaran Rp1,16 triliun.